Anwar Abbas Desak Prabowo Ganti Menteri Usai Gibran Mundur

JAKARTA — Anwar Abbas menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Ia juga mendesak Prabowo mengganti menteri yang dinilai tidak mendukung visi dan misi pemerintah.

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR RI pada 12 November 2026. Anwar berharap MPR segera menetapkan penggantinya agar pemerintahan bisa kembali fokus pada pembangunan dan pemberantasan korupsi.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu mengaitkan pergantian wakil presiden dengan harapan pulihnya stabilitas politik dan ekonomi. Menurutnya, kondisi yang lebih kondusif dapat membantu pemerintah menangani persoalan yang selama ini mengganggu agenda pembangunan.

Anwar Abbas soroti momentum pemberantasan korupsi

Anwar mengatakan masyarakat berharap munculnya wakil presiden baru dapat meredakan dinamika politik dan ekonomi. Ia menilai pemerintah perlu memanfaatkan perubahan itu untuk kembali memusatkan perhatian pada pekerjaan utama, termasuk menindak praktik korupsi.

“Kita berharap dengan adanya wakil presiden baru, gonjang-ganjing politik dan ekonomi yang ada selama ini akan cepat berlalu sehingga stabilitas politik dan ekonomi kembali kondusif,” kata Anwar di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan harapan agar kondisi yang lebih stabil memberi ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan dan memberantas korupsi. Anwar menyebut praktik korupsi belakangan tampak semakin memprihatinkan.

Dampak yang diharapkan, menurut Anwar, bukan sekadar perubahan susunan kepemimpinan. Stabilitas politik dan ekonomi dinilai penting agar pemerintah dapat mengarahkan kebijakan pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, bukan terseret terus dalam gejolak.

Anwar Abbas minta Prabowo evaluasi menteri

Anwar menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo akan tetap serius menjalankan agenda pemberantasan korupsi dan amanat konstitusi. Ia secara khusus merujuk Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Ia juga menilai pengalaman Prabowo selama dua tahun memimpin pemerintahan dapat membantu Presiden memahami persoalan yang dihadapi serta cara mengatasinya. Dari situ, Anwar menyarankan evaluasi terhadap para menteri yang dianggap tidak sejalan dengan visi-misi pemerintah.

“Untuk itu, kita menyarankan sudah saatnya bagi Prabowo untuk mengganti para menteri yang tidak mendukung tercapainya visi-misi yang sudah digariskan,” ujar Anwar.

Usulan itu menempatkan kinerja kabinet sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan setelah pengunduran diri Gibran. Anwar menghubungkan kemampuan pemerintah menangani masalah ekonomi dan sosial dengan peluang mempercepat pembangunan demi kemakmuran masyarakat.

Dalam pandangannya, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga stabilitas, melainkan memastikan hasil pembangunan dinikmati masyarakat luas. Ia berharap sisa tiga tahun masa pemerintahan dimanfaatkan untuk mengurangi kesenjangan manfaat pembangunan.

Anwar mengkritik kelompok yang ia sebut “drakula ekonomi” karena dinilai menghisap kekayaan alam negara. Ia berharap Prabowo mengarahkan pembangunan agar kemakmuran tidak hanya dinikmati segelintir orang.

“Untuk itu, dalam waktu tiga tahun yang tersisa, kita berharap agar Prabowo benar-benar bisa menghilangkan berbagai paradoks yang ada,” kata Anwar.