Gibran Mundur dari Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11) siang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.

Penyerahan surat itu berlangsung sekitar 20 menit di ruang Ketua MPR. Setelah pertemuan, Gibran langsung meninggalkan kompleks parlemen dan kembali ke Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat tanpa berbicara kepada wartawan.

Keputusan tersebut kini memicu dua proses di parlemen: MPR menindaklanjuti pengunduran diri, sementara DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas usul Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.

Gibran mundur dari Wapres, MPR siapkan tindak lanjut

Dalam foto dan rekaman dari pertemuan itu, Gibran terlihat mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Ia duduk berhadapan dengan Muzani, sementara sejumlah pimpinan MPR berada di sisi meja.

Mereka yang tampak dalam pertemuan itu antara lain Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, serta Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD, Abcandra Muhammad Akbar. Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS juga terlihat hadir.

Muzani mengatakan Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran diri secara langsung saat menyerahkan surat. Ketua MPR itu juga belum membaca dokumen tersebut ketika ditanya wartawan apakah surat memuat alasan khusus.

“Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain,” kata Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen.

Muzani menyebut MPR memiliki batas waktu konstitusional untuk memperoleh pengganti definitif. “Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” ujarnya.

DPR batalkan rapat soal Hak Menyatakan Pendapat

DPR sebelumnya menjadwalkan rapat paripurna pada pukul 14.00 WIB untuk membahas pengumuman usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP. Namun, rapat itu dibatalkan sekitar pukul 11.00 WIB, tiga jam sebelum jadwal dimulai.

Keterangan tertulis DPR menyatakan keputusan pembatalan diambil dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada 12 November 2026. Jadwal rapat paripurna sehari sebelumnya telah dibenarkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan diumumkan Wakil Ketua DPR Saan Mustofa.