Hak Menyatakan Pendapat DPR Bisa Gugur jika Gibran Mundur

JAKARTA — Hak Menyatakan Pendapat DPR atas Gibran Rakabuming Raka dinilai kehilangan objek jika Wakil Presiden itu resmi mundur. Anggota DPR Muhammad Khozin menyampaikan penilaian tersebut di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.

Dampaknya, usulan yang ditandatangani 120 legislator berpotensi tidak berlanjut apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi. Namun, DPR tetap mengagendakan pengumuman usulan HMP dalam sidang paripurna pada Kamis siang.

“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.

HMP DPR masih masuk agenda paripurna

Khozin, anggota Komisi II DPR, mengatakan proses HMP tetap berjalan hingga Kamis. Ia menyebut sidang paripurna akan mengumumkan secara resmi usulan yang diajukan para legislator.

“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP,” ujarnya.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak tersebut pada Rabu sore, 11 November 2026. Usulan itu berkaitan dengan pemakzulan Gibran dalam polemik ijazahnya. Jumlah pengusul itu juga melampaui syarat minimal 25 anggota yang disebut dalam ketentuan UU MD3.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, menurut keterangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Namun, Dasco sebelumnya mengatakan belum memeriksa secara rinci agenda rapat. Sementara itu, Khozin menyebut pengumuman usulan HMP tercantum dalam agenda resmi.

Pengunduran diri mengubah objek pembahasan

Khozin mengatakan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kekosongan jabatan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden. Pengisian jabatan itu harus dilakukan paling lambat 60 hari.

Presiden juga dapat mengusulkan dua calon kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Ketentuan pengajuan calon tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.