Jika Gibran Resmi Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

JAKARTA — Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, menurut Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, yang membenarkan kabar pengajuan surat pengunduran diri pada Rabu (11/11/2026). Jika prosesnya berjalan, MPR harus memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah menerima surat Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan dua calon.

Keputusan itu belum otomatis mengisi posisi wakil presiden. Proses konstitusional membutuhkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada MPR, lalu pengajuan dua nama calon oleh presiden sebelum majelis menggelar pemilihan.

“(Gibran mundur) betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi pada Rabu, 11 November 2026. Kabar yang dibenarkan itu memicu perhatian pada tahapan resmi dan batas waktu pengisian jabatan.

Gibran mundur dan tahapan di MPR

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya memaparkan mekanisme tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan, MPR memulai proses setelah menerima surat pengunduran diri wakil presiden.

Setelah surat itu diterima, MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden sekaligus meminta dua nama calon pengganti berikut dokumen persyaratannya. Presiden kemudian mengirimkan pengajuan resmi kepada MPR.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” kata Yusril.

Yusril juga menyebut surat pengunduran diri harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada MPR. “Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujarnya.

Batas 60 hari dihitung setelah surat Presiden

Batas waktu pemilihan bukan dihitung sejak kabar pengunduran diri diumumkan. Menurut penjelasan Yusril, tenggat 60 hari dimulai setelah MPR menerima surat Presiden yang memuat dua nama calon. Dengan begitu, pengajuan calon menjadi tahapan penting sebelum majelis dapat menentukan pengganti.

Bagi masyarakat, urutan ini menentukan kapan posisi wakil presiden dapat diisi melalui pemilihan. Konfirmasi politik tentang pengunduran diri dan proses formal di lembaga negara adalah dua hal berbeda; tahapan surat dan pengajuan calon harus berlangsung sebelum pemungutan keputusan oleh MPR.

Dalam pemberitaan lain, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan belum mendengar ataupun melihat surat tersebut pada Rabu.

Perbedaan keterangan itu menunjukkan bahwa status penerimaan surat di MPR perlu dibedakan dari kabar pengunduran diri yang telah dibenarkan Budi Arie.

Karena itu, langkah berikutnya bertumpu pada penyampaian surat resmi kepada MPR dan pengajuan dua calon oleh Presiden Prabowo. Setelah surat Presiden diterima, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru.