SBY Peringatkan Politik Kekuasaan Abaikan Moralitas

JAKARTA — Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan politik kekuasaan yang mengabaikan moralitas melalui pernyataan di akun X resminya pada Rabu (4/11). Presiden ke-6 RI itu meminta Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.

Pernyataan SBY muncul saat polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo mencuat. Ia khawatir persaingan untuk meraih kekuasaan membuat masyarakat takut dan tidak tenteram di negaranya sendiri.

SBY menilai berbagai cara seolah dianggap sah dalam perebutan kekuasaan, tanpa melihat apakah tindakan itu baik atau buruk dan bermoral atau tidak. Ia mengaku prihatin dengan perkembangan politik di Indonesia.

“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral,” kata SBY dalam akun X resminya, Rabu (4/11).

SBY minta Prabowo hidupkan politik berkeadaban

SBY menyampaikan kekhawatiran atas dampak situasi politik terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, rakyat dapat merasa takut dan tidak tenteram apabila perkembangan politik terus mengarah pada pembenaran segala cara.

“Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tentram hidup di negaranya sendiri,” tulis SBY.

Ia kemudian meminta Prabowo mengambil peran untuk mengembalikan politik yang berkeadaban. SBY menyebut langkah itu sebagai panggilan sejarah dan amanah rakyat, sekaligus menyerukan agar presiden memperoleh kekuatan dan tuntunan untuk menjalankan misi tersebut.

“Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat.”

Pernyataan itu disampaikan ketika dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Prabowo menjadi polemik. Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Apa yang diselidiki dalam dugaan penyadapan?

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut menjadi sasaran, termasuk nomor milik Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha.

Perkara itu membuat pernyataan SBY bergaung di tengah perdebatan tentang batas persaingan politik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dugaan yang ditangani Bareskrim mencakup akses ke komunikasi serta penghapusan data elektronik; pada saat yang sama, SBY menekankan agar upaya memperoleh kekuasaan tidak menghapus pertimbangan moral.

“Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini,” kata SBY.