Fasilitas Gibran Mundur: Pensiun 100 Persen

JAKARTA — Fasilitas Gibran Rakabuming Raka jika mundur dari jabatan wakil presiden dapat mencakup uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Hak itu berlaku jika pemberhentiannya resmi dan memenuhi ketentuan sebagai pejabat yang berhenti dengan hormat.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore (11/11/2026). Namun, keterangan tentang pengajuan itu belum sama dengan keputusan resmi pemberhentian.

Fasilitas Gibran mundur diatur undang-undang

UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan dan administratif bagi presiden serta wakil presiden, termasuk setelah mereka tidak lagi menjabat. Aturan itu mencakup pejabat yang berhenti dengan hormat, termasuk yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 menjelaskan kondisi yang masuk kategori berhenti dengan hormat. Status itu berlaku ketika masa jabatan berakhir tanpa pejabat dipilih atau diangkat kembali, ketika pejabat berhenti atas permintaan sendiri, atau ketika ia tidak dapat menjalankan kewajibannya karena suatu sebab.

Karena itu, bila pengunduran diri Gibran diproses dan pemberhentiannya resmi, pengunduran diri atas permintaan sendiri dapat masuk kategori tersebut. Hak fasilitasnya tetap bergantung pada pemberlakuan pemberhentian dan pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Uang pensiun dan hak setelah menjabat

Ketentuan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebut bekas wakil presiden berhak atas uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Gibran juga disebut berhak menerima sejumlah tunjangan, tetapi rincian nilai tunjangan tidak dicantumkan dalam ketentuan yang dikutip.

Dampaknya bukan sekadar soal status politik. Kepastian mengenai pemberhentian menentukan apakah hak keuangan sebagai mantan wakil presiden mulai berlaku. Bagi masyarakat, perbedaan antara kabar pengunduran diri dan keputusan resmi penting untuk memahami kapan fasilitas itu dapat diberikan.

Kabar pengunduran diri masih menjadi perhatian

Budi Arie mengatakan Gibran menemui Prabowo setelah presiden tiba di Jakarta sepulang dari kunjungan kerja di Aceh pada Rabu sore. Keterangan itu menjadi dasar kabar bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan.

Namun, keterangan dari pejabat negara yang dikutip dalam pemberitaan lain menggambarkan pertemuan sebelumnya sebagai penyampaian niat untuk mundur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo tidak menolak niat tersebut dan memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Prasetyo juga menyebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perbedaan keterangan mengenai niat, surat, dan proses resmi membuat status pengunduran diri perlu dibedakan dari hak yang baru timbul setelah pemberhentian berlaku.

Untuk saat ini, ketentuan mengenai pensiun dan fasilitas mantan wakil presiden sudah tercantum dalam undang-undang. Langkah berikutnya bergantung pada proses resmi pengunduran diri dan keputusan pemberhentian Gibran.