Gibran Mundur dari Kursi Wapres? Ketua MPR Belum Tahu

JAKARTA — Kabar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden belum diketahui Ketua MPR Ahmad Muzani saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam. Muzani mengatakan belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri itu.

Ketidakpastian tersebut membuat MPR belum dapat menentukan langkah jika surat itu benar diterima, termasuk kemungkinan menggelar sidang istimewa. Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan Gibran telah resmi mundur.

Ketua MPR belum melihat surat Gibran mundur

Muzani menegaskan ia belum memiliki informasi langsung mengenai surat yang dikabarkan diajukan Gibran. Karena itu, ia belum bisa menyampaikan keputusan atau sikap MPR atas kabar tersebut.

“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu malam.

Ketika ditanya soal kemungkinan sidang istimewa, Muzani kembali menyatakan belum dapat mengambil keputusan. Ia mengaitkan sikap itu dengan belum adanya surat yang ia ketahui.

“Saya belum dengar, saya belum lihat, jadi belum bisa ngambil keputusan,” ujar politikus senior Partai Gerindra tersebut.

Pernyataan Muzani berbeda dengan keterangan Budi Arie. Ketua Umum Projo itu menyebut Gibran sudah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, tetapi Muzani mengatakan belum mendengar atau melihat suratnya.

Isu pengunduran diri dan proses hukum

Gibran sebelumnya mengatakan tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya terus berlarut-larut. Ia juga menyebut telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan dinamika yang berkembang.

Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan saran dan masukan. Salah satu arah yang disampaikan ialah agar Gibran memperjuangkan persoalan dokumen tersebut melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu pengadilan yang menangani sengketa tata usaha negara.

Isu pengunduran diri ini muncul bersamaan dengan perdebatan politik mengenai posisi Gibran. Dalam keterangan yang beredar, sejumlah anggota DPR disebut mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat, yakni mekanisme bagi DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap suatu persoalan. Perbedaan informasi tentang status surat dan respons MPR membuat perkembangan proses politik itu menjadi penting untuk dicermati.

Bagi publik, kepastian mengenai status jabatan wakil presiden menentukan apakah kabar tersebut sudah menjadi keputusan resmi atau masih berupa pernyataan yang belum ditindaklanjuti lembaga terkait. Bagi MPR, keberadaan surat dan informasi resmi menjadi dasar sebelum membahas langkah kelembagaan, termasuk kemungkinan sidang istimewa.

Untuk saat ini, keterangan para pihak belum sejalan: Budi Arie menyatakan Gibran resmi mundur, sedangkan Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui surat pengunduran diri. Ketua MPR itu menegaskan, “Saya belum dengar, saya belum lihat, jadi belum bisa ngambil keputusan.”