Hak Menyatakan Pendapat DPR Bisa Gugur jika Gibran Mundur

JAKARTA — Hak Menyatakan Pendapat DPR atas Gibran Rakabuming Raka dinilai kehilangan objek jika Wakil Presiden itu resmi mundur. Anggota DPR Muhammad Khozin menyampaikan penilaian tersebut di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.

Dampaknya, usulan yang ditandatangani 120 legislator berpotensi tidak berlanjut apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi. Namun, DPR tetap mengagendakan pengumuman usulan HMP dalam sidang paripurna pada Kamis siang.

“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.

HMP DPR masih masuk agenda paripurna

Khozin, anggota Komisi II DPR, mengatakan proses HMP tetap berjalan hingga Kamis. Ia menyebut sidang paripurna akan mengumumkan secara resmi usulan yang diajukan para legislator.

“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP,” ujarnya.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak tersebut pada Rabu sore, 11 November 2026. Usulan itu berkaitan dengan pemakzulan Gibran dalam polemik ijazahnya. Jumlah pengusul itu juga melampaui syarat minimal 25 anggota yang disebut dalam ketentuan UU MD3.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, menurut keterangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Namun, Dasco sebelumnya mengatakan belum memeriksa secara rinci agenda rapat. Sementara itu, Khozin menyebut pengumuman usulan HMP tercantum dalam agenda resmi.

Pengunduran diri mengubah objek pembahasan

Khozin mengatakan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kekosongan jabatan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden. Pengisian jabatan itu harus dilakukan paling lambat 60 hari.

Presiden juga dapat mengusulkan dua calon kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Ketentuan pengajuan calon tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Perbedaan antara proses yang tetap berjalan dan kemungkinan HMP kehilangan objek terletak pada status pengunduran diri. Selama belum resmi, DPR masih meneruskan agenda pengumuman usulan. Jika pengunduran diri benar terjadi, menurut Khozin, dasar pembahasan HMP terhadap jabatan Gibran dinilai tidak lagi relevan.

Polemik ijazah masuk catatan revisi UU Pemilu

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu malam membenarkan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Khozin mengatakan ia mendengar kabar tersebut, tetapi menyampaikan sikapnya dengan syarat pengunduran diri memang benar terjadi.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” kata Khozin.

Kontroversi itu juga akan menjadi catatan Komisi II DPR dalam pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Khozin mengatakan panitia kerja Komisi II sedang membahas revisi tersebut dan menilai dinamika yang muncul perlu dipertimbangkan sebagai bahan penyempurnaan aturan.

Bagi DPR, sidang paripurna menjadi langkah berikutnya yang menentukan jalur administratif usulan 120 legislator. Pengumuman itu tetap dijadwalkan pada Kamis siang, sementara penilaian mengenai kelanjutan HMP bergantung pada kepastian status Gibran.