Saan menyebut usul HMP diajukan delapan fraksi. Sebanyak 120 anggota DPR meneken dokumen tersebut. Rinciannya, PDIP 14 orang, Golkar 11, Gerindra 11, PKB 18, NasDem 19, PKS 28, PAN 1, dan Demokrat 18 orang.
Pengusul HMP pada umumnya menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden setelah dua putusan mahkamah mempersoalkan dokumen ijazahnya. Pembatalan rapat membuat agenda pengumuman usul itu tidak berlangsung sesuai rencana, pada hari yang sama Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Dampaknya langsung terasa pada agenda kelembagaan: MPR harus menentukan langkah untuk mengisi jabatan wakil presiden, sementara pembahasan HMP di DPR tertunda setelah rapat paripurna batal. Kedua proses itu menyangkut kelanjutan pemerintahan dan polemik yang menjadi dasar usul sejumlah anggota parlemen.
Surat belum dibuka di hadapan wartawan
Gibran tidak memberikan keterangan setelah keluar dari ruang Ketua MPR. Ia langsung menuju Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Gambir.
Muzani mengatakan pimpinan MPR akan menindaklanjuti surat tersebut. Ia juga menyatakan dokumen itu belum dibuka saat wartawan menanyakan isinya, sehingga alasan yang disampaikan Gibran dalam surat belum diumumkan dalam pertemuan tersebut.
Langkah berikutnya berada pada pimpinan MPR, yang menurut Muzani memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif. Sementara itu, jadwal lanjutan rapat DPR mengenai usul HMP belum disampaikan.













































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP