Yusril: Prabowo Pegang Kendali Pilih Pengganti Gibran

JAKARTA — Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto berwenang menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, Jakarta, Kamis (12/11). Menurut Yusril, tidak ada larangan tegas yang mewajibkan calon pengganti berasal dari partai politik pengusung Prabowo pada Pilpres 2024.

Pernyataan itu menempatkan keputusan akhir di tangan presiden, meski pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tetap mengikuti ketentuan hukum. Prabowo dapat berkonsultasi dengan pihak lain sebelum mengajukan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yusril soal pengganti Gibran

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu menyebut aturan pengisian jabatan wakil presiden tercantum dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Namun, ia menilai aturan tersebut tidak secara tegas membatasi calon pada partai pengusung.

“Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yusril menyatakan Prabowo dapat meminta pandangan siapa pun, termasuk masukan hukum. Meski begitu, keputusan untuk memilih dan mengajukan calon tetap berada pada presiden.

“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa pun, tapi kita tetap mengatakan keputusan akhir tetap ada di tangan presiden,” ujarnya.

Pengisian jabatan mengikuti mekanisme

Wacana mengenai asal calon pengganti Gibran berpusat pada tafsir aturan dan proses pengisian jabatan. Yusril menegaskan tidak ada larangan tegas sebagaimana wacana yang mengharuskan calon berasal dari partai pengusung, sementara keputusan politiknya menjadi kewenangan Prabowo.

Yusril juga menjelaskan bahwa presiden dapat berkonsultasi sebelum menentukan dua nama untuk disampaikan kepada MPR. Dengan demikian, konsultasi dapat melibatkan berbagai pihak, tetapi tidak menggantikan kewenangan presiden dalam mengambil keputusan akhir.

Bagi proses transisi, pembagian kewenangan ini menentukan siapa yang mengajukan calon dan lembaga yang akan memilihnya. MPR menjadi bagian dari mekanisme pengisian jabatan, sedangkan presiden memegang peran dalam menentukan nama yang diajukan. Keputusan soal calon pun tidak otomatis ditentukan oleh satu partai atau koalisi saja.

Wapres tidak mengambil keputusan sendiri

Yusril turut menjelaskan dampak kekosongan jabatan wakil presiden terhadap jalannya pemerintahan. Menurut dia, presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun, termasuk ketika berada di luar negeri. Kekosongan jabatan wapres juga tidak otomatis memindahkan tugas pemerintahan kepada triumvirat.

Ia mengatakan wakil presiden tidak memiliki kewenangan mandiri untuk mengeluarkan keputusan pemerintahan. Jika wapres menandatangani dokumen saat presiden berada di luar negeri, penandatanganan itu dilakukan atas nama presiden, bukan atas kewenangan wapres sendiri.

“Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden itu harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden. Hanya yang menandatangani: Presiden Republik Indonesia, u.b. Wakil Presiden,” ucap Yusril.

Yusril menambahkan, kemajuan komunikasi memungkinkan presiden memberi instruksi langsung dari luar negeri. Karena itu, ia menilai presiden tetap bisa mengendalikan pemerintahan tanpa menyerahkan kewenangan keputusan kepada wakil presiden.

“Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun,” jelasnya.