Prabowo Siapkan Dua Nama Pengganti Gibran, PKB Yakin pada Caranya

JAKARTA — PKB menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki cara sendiri untuk menentukan dua calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Jumat (13/11/2026). Partai itu berharap proses pemilihan menghasilkan sosok yang tepat dan mampu menjaga kepercayaan publik.

Prabowo disebut akan berbicara dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konsultasi itu dapat membuka ruang bagi koalisi menyampaikan pandangan, sementara keputusan siapa yang diajukan tetap berada pada presiden.

PKB yakin Prabowo punya cara sendiri

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan memilih calon pengganti Gibran bukan perkara mudah. Namun, ia percaya Prabowo dapat menimbang pilihan yang dinilai paling layak untuk diajukan.

“Meskipun tidak mudah, saya yakin Pak Prabowo punya cara sendiri untuk menimbang dan menentukan dua nama yang paling tepat dan pantas untuk diusulkan kepada MPR RI untuk mengisi jabatan Wapres,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Jazilul menyambut baik rencana pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai koalisi. Menurutnya, forum itu bisa menjadi kesempatan untuk menghimpun masukan tentang nama calon sebelum presiden mengambil keputusan.

“Sangat baik bila Pak Prabowo bertemu ketum-ketum parpol koalisi untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait nama-nama yang akan ditentukan,” ujarnya.

Bagi masyarakat, nama yang dipilih akan menentukan siapa yang mengisi posisi wakil presiden setelah Gibran mengundurkan diri. PKB berharap calon itu dapat memenuhi harapan publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses pengisian jabatan, bukan sekadar menjadi pilihan hasil pembicaraan politik.

Keputusan pengajuan tetap di tangan presiden

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan Prabowo berhak berkonsultasi dengan partai koalisi. Ia menjelaskan presiden juga memiliki kewenangan untuk menentukan dua calon yang akan disampaikan kepada MPR.

Yusril mengatakan konsultasi bukan satu-satunya cara yang dapat ditempuh. Presiden dapat meminta pandangan dari pihak lain atau tidak berkonsultasi, sedangkan keputusan mengenai proses dan nama yang diajukan tetap menjadi kewenangannya.

“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia juga menyebut undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai rujukan dalam proses pengisian jabatan. Namun, Yusril belum mengetahui kapan Prabowo akan bertemu dengan partai koalisi. Prabowo hanya memberi sinyal bahwa pembicaraan dengan koalisi mungkin diperlukan.

Waktu pertemuan belum dipastikan. Karena itu, masukan partai koalisi masih menjadi bagian dari proses yang mungkin ditempuh presiden, bukan daftar calon yang sudah diumumkan.

Pengunduran diri Gibran memicu proses pengisian

Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada MPR. UUD 1945 mengatur pengisian jabatan yang kosong dilakukan paling lama 60 hari.

Ketentuan waktu itu membuat proses penentuan calon memiliki dampak langsung pada pengisian posisi wakil presiden. Presiden perlu mengajukan dua nama untuk diproses MPR, sementara publik menunggu sosok yang akan dipilih dan alasan di balik keputusan tersebut.

Jazilul mengatakan PKB hanya dapat berharap keputusan Prabowo tidak keliru. “Kami hanya bisa berdoa semoga tidak salah pilih,” ujarnya.

Pengisian jabatan wakil presiden harus berlangsung paling lama 60 hari menurut UUD 1945.