Suket Gibran Dicabut, Yusril Sebut Tak Ada Lagi Jalur PK

JAKARTA — Suket Gibran resmi dicabut pemerintah pada 11 November 2026, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan tak ada lagi jalur hukum untuk mempertahankannya. Pencabutan itu menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut membuat penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi berlaku dan surat keterangannya kehilangan kekuatan hukum mengikat. Yusril menyebut konsekuensi putusan itu juga menyentuh persyaratan pendidikan untuk jabatan wakil presiden, sementara langkah politik terkait posisi Gibran berlangsung di DPR dan MPR.

Suket Gibran dicabut lewat keputusan dirjen

Yusril mengatakan pencabutan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan bernomor 206 Tahun 2026 itu bertanggal 11 November 2026.

Dokumen tersebut mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Surat yang diterbitkan pada 2019 itu berkaitan dengan penyetaraan ijazah Gibran.

“Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut putusan MA yang membatalkan surat keterangan yang dimaksud,” kata Yusril melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menegaskan pemerintah telah menjalankan putusan pengadilan melalui keputusan pencabutan. Ia menyatakan putusan MA sudah final dan dokumen penyetaraan itu tidak lagi berlaku.

“Dengan demikian, penyetaraan Pak Gibran batal, dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yusril.

Yusril: tak ada lagi jalur PK

Pencabutan tersebut, menurut Yusril, bukan semata urusan administrasi. Pemerintah menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang harus melaksanakan putusan pengadilan.

Ia juga menyatakan tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh untuk mempertahankan surat yang telah dibatalkan. Dalam perkara tata usaha negara (TUN), kata Yusril, hak mengajukan peninjauan kembali (PK) hanya dimiliki pihak penggugat, bukan pejabat pemerintah yang menjadi tergugat.

“Hak mengajukan PK itu dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK,” ujar Yusril.

Ia menambahkan, putusan MA dan pencabutan dokumen itu membuat pemerintah tidak memiliki jalan hukum untuk mempertahankan surat penyetaraan tersebut. Pernyataan ini membatasi langkah hukum pemerintah, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan keputusan politik mengenai jabatan wakil presiden.