Gugatan Suket Ijazah Gibran: PTUN Bahas Bukti Hari Ini

JAKARTA — Gugatan suket ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali disidangkan PTUN Jakarta hari ini, Kamis (12/11/2026), dengan agenda penyampaian replik dan tambahan bukti. Perkara ini diajukan PT Mercy Toga Kirana terhadap pejabat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sidang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. Pengadilan juga menjadwalkan penyerahan bukti secara langsung, sehingga agenda hari ini mencakup proses elektronik dan tatap muka.

Perkara ini mempersoalkan surat keputusan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Gugatan tersebut belum merupakan putusan pengadilan; PTUN masih memeriksa perkara dan tuntutan yang diajukan penggugat.

Sidang suket ijazah Gibran beragendakan bukti

Jadwal perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta mencantumkan replik penggugat secara elektronik serta tambahan bukti surat dari penggugat dan tergugat secara konvensional.

Pejabat Humas PTUN Jakarta, Febriana Permadi, membenarkan agenda tersebut. Ia mengatakan penyampaian bukti dilakukan dengan tatap muka dan sidang berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

“Iya betul, agendanya demikian, untuk bukti diadakan secara tatap muka. Betul pukul 10.00 WIB,” ujar Febriana.

Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Dalam tahap ini, tambahan dokumen dari kedua pihak juga menjadi bagian pemeriksaan perkara. Catatan agenda pengadilan menyebut proses replik berlangsung elektronik, sedangkan bukti surat diserahkan secara konvensional.

Gugatan mempersoalkan keputusan penyetaraan

PT Mercy Toga Kirana mendaftarkan gugatan dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Pihak yang digugat ialah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penggugat meminta majelis menerima seluruh gugatan. Mereka juga meminta Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan ijazah dinyatakan batal atau tidak sah.

Dalam petitumnya, PT Mercy menilai keputusan itu memiliki cacat substansi karena dianggap tidak berlandaskan dokumen primer. Penggugat juga menyebut adanya dugaan cacat prosedur, termasuk soal kewenangan pejabat penerbit dan format elektronik.

Permohonan itu turut meminta majelis menilai keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas yang disebut dalam gugatan meliputi kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, dan persamaan perlakuan. Seluruh hal itu merupakan dalil penggugat yang masih harus diperiksa dalam persidangan.

Tuntutan mencakup pencabutan dan jawaban klarifikasi

PT Mercy meminta tergugat mencabut keputusan penyetaraan secara total dan permanen serta menghapusnya dari buku register negara. Jika putusan berkekuatan hukum tetap, pencabutan diminta dilakukan paling lama 60 hari kerja.

Penggugat juga meminta jawaban tertulis dan lengkap atas permohonan klarifikasi administratif tertanggal 11 Februari 2026. Tenggat yang diminta untuk jawaban itu paling lama 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bagi pihak-pihak yang terkait dengan perkara, hasil pemeriksaan dapat menentukan kelanjutan status keputusan administratif yang disengketakan. Namun, tuntutan dalam gugatan belum mengubah status keputusan dengan sendirinya; majelis PTUN masih harus memeriksa bukti dan dalil para pihak sebelum menjatuhkan putusan.

Agenda hari ini menempatkan dokumen sebagai bagian penting dari pemeriksaan. Febriana menegaskan, “Betul pukul 10.00 WIB.”