Kemendagri perkuat akurasi peta batas desa dengan ILASPP

JAKARTA — Program ILASPP mendorong pemerintah daerah memperkuat peta batas desa sebelum batas administrasi ditetapkan secara definitif. Sosialisasi digelar pada 30 Oktober 2026 di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Keakuratan peta menentukan kepastian wilayah yang dipakai untuk merencanakan pembangunan, mengelola aset, dan menetapkan penerima program pemerintah. Capaian penegasan batas desa secara nasional baru 16,77 persen, atau 12.622 dari total 75.266 desa.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengarahkan kegiatan itu untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan data wilayah yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi sosialisasi membahas kebijakan penegasan batas, dukungan data Badan Informasi Geospasial (BIG), pemilihan peta dasar, metode pelacakan, hingga pemeriksaan teknis hasil pemetaan.

Peta batas desa bertumpu pada peta dasar yang tepat

BIG menjelaskan bahwa Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 dapat digunakan sebagai peta dasar penegasan batas desa. Tingkat ketelitian geometrik dan detail objek pada peta itu dinilai membantu mengenali unsur wilayah, antara lain jalan, sungai, saluran, dan bangunan.

Jika peta RBI pada skala itu belum tersedia, pemerintah dapat memakai Citra Tegak Resolusi Tinggi dengan resolusi spasial paling rendah empat meter. Citra dari sumber lain juga dapat dipertimbangkan, selama spesifikasi teknisnya terpenuhi.

Peta dasar berperan sebagai acuan bersama. Peta tematik yang dibuat kementerian, pemerintah daerah, atau pihak lain perlu merujuk pada dasar yang sama agar informasi penggunaan lahan, perizinan, dan program pembangunan tidak saling tumpang tindih.

Proses penegasan dimulai dengan mengumpulkan dan meneliti dokumen, lalu memilih peta dasar dan menelusuri garis batas. Desa-desa yang berbatasan perlu mencapai kesepakatan sebelum peta disahkan melalui peraturan kepala daerah. Penelusuran dapat dilakukan secara kartometrik memakai peta dan data digital, atau secara terestris lewat survei langsung.

Berapa capaian penegasan batas di Sulawesi Tenggara?

Data Ditjen Bina Pemdes mencatat 82 desa di Sulawesi Tenggara telah memiliki penegasan batas, dari total 1.908 desa. Capaian itu sekitar 4,30 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 16,77 persen.