Wamendari Dorong Kolaborasi Desa dan Kampus

DEPOK — Kepala desa bukan lagi sosok yang cukup mengandalkan pengalaman lapangan. Mereka harus membaca data, memahami riset, dan berdiskusi dengan akademisi. Itulah pesan tegas Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat membuka Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan I di Universitas Indonesia, Selasa (30/6).

Program kolaborasi strategis ini menandai pergeseran paradigma: desa tidak lagi diposisikan sebagai objek yang menerima bantuan satu arah, melainkan mitra intelektual yang berperan setara dengan akademisi. “Pemimpin itu harus punya konsep yang kuat, makanya setiap pemimpin harus dibantu oleh kampus, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan,” ujar Bima di Balai Purnomo, UI, Kota Depok, Jawa Barat.

Mengapa Kepala Desa Harus Masuk Kampus

Tantangan yang dihadapi kepala desa kini jauh melampaui masalah rutin administrasi desa. Mereka menghadapi kompleksitas yang belum pernah ada sebelumnya: kebijakan berbasis data, teknologi digital, perubahan iklim, bonus demografi, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi lokal. Sepuluh atau dua puluh tahun lalu, seorang kepala desa bisa bertahan dengan pengalaman turun-temurun dan akal sehat. Sekarang? Tidak cukup.

“Pemimpin yang berhenti belajar akan kesulitan mengikuti dinamika pembangunan yang terus berkembang,” tegas Bima. Inilah mengapa pemerintah pusat—melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri—menginisiasi program ini. Bukan hanya pelatihan singkat, tetapi kolaborasi mendalam antara pemerintahan desa dan perguruan tinggi.

Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 35 persen kepala desa di Indonesia pernah mengikuti pendidikan formal berkelanjutan pasca pengangkatan mereka. Sisanya mengandalkan pengalaman dan trial-and-error. Program ini bertujuan mengubah statistik itu.

Desa dan Kampus Sebagai Mitra Sejajar

Bima menekankan bahwa pendekatan program ini berbeda dari inisiatif pendampingan tradisional. “Hari ini adalah kolaborasi dan kokreasi. Desa dan kampus sama-sama belajar, bertukar informasi, bertukar perspektif tentang teknologi, tata kelola, dan pemanfaatannya,” katanya.

Struktur kolaborasi dirancang untuk saling menguntungkan. Kepala desa mendapat akses langsung ke ilmu pengetahuan terkini, teknologi inovatif, dan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Mereka belajar metodologi riset, analisis data, dan perencanaan strategis dari para akademisi terkemuka.