PPPK Sekolah Rakyat Jalani Seleksi Kompetensi Mulai 13 Juli 2026

JAKARTA — Lebih dari 42 lokasi ujian siap menampung ribuan peserta PPPK Sekolah Rakyat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mempersiapkan infrastruktur lengkap untuk seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang dimulai 13 Juli 2026. Gelombang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini merupakan langkah krusial pemerintah untuk memperkuat sumber daya manusia di Sekolah Rakyat—inisiatif andalan dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas ke seluruh pelosok.

Seleksi kompetensi ini berlangsung selama 15 hari, dari 13 hingga 27 Juli 2026. BKN telah menyiapkan 42 titik lokasi ujian yang terdiri atas 35 titik di kantor-kantor BKN (Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis) serta 7 titik mandiri milik instansi lain. Persiapan matang ini memastikan peserta dari berbagai daerah mendapat akses yang sama untuk mengikuti tes tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

“Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi, BKN telah menyiapkan 42 titik lokasi ujian, terdiri atas 35 titik lokasi BKN yang meliputi BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, serta 7 titik lokasi mandiri instansi,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, pada Selasa (30/6/2026).

Standar Seleksi Berbasis Merit dan Transparansi

Penyelenggaraan seleksi kompetensi ini mengacu pada kerangka hukum yang jelas. BKN merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 347 Tahun 2024, dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT.

BKN berkomitmen menyelenggarakan seleksi secara transparan, objektif, dan akuntabel. Sistem CAT (Computer Assisted Test) dipilih untuk memastikan setiap peserta mendapat pertanyaan yang disesuaikan tingkat kesulitannya, menjamin penilaian yang adil, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. “Melalui penyelenggaraan seleksi yang profesional dan berbasis teknologi, BKN berkomitmen mendukung penyediaan SDM terbaik bagi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat,” tambah Wisudo.

Persiapan Peserta dan Jadwal Ujian

BKN mengimbau semua peserta yang akan mengikuti seleksi agar terus memantau informasi resmi dan mempersiapkan diri dengan matang. Peserta wajib hadir di lokasi ujian paling lambat 60 menit sebelum jadwal pelaksanaan dimulai. Ketepatan waktu ini penting mengingat sistem CAT dimulai tepat sesuai jadwal, dan peserta yang terlambat tidak akan diberi kesempatan tambahan.

Jadwal seleksi yang panjang (15 hari) dirancang untuk mengakomodasi jumlah peserta yang besar tanpa mengorbankan kualitas pengawasan. Dengan sistem terjadwal ini, BKN dapat menjaga standar pengujian tetap konsisten di setiap gelombang dan lokasi.

Sekolah Rakyat Butuh Dukungan Penuh

Di sisi lain, program Sekolah Rakyat sendiri masih menghadapi tantangan pendanaan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan kekhawatiran tentang kecukupan anggaran untuk menjalankan program ini ke depannya. Pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI bulan Juni lalu, Gus Ipul—panggilan akrab Menteri Sosial—menyampaikan bahwa anggaran indikatif Rp 84,71 triliun untuk 2027 masih belum memadai.

“Pagu indikatif ini mengandung 9 keterbatasan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program,” ujar Gus Ipul saat itu. Kementerian Sosial telah melakukan berbagai efisiensi, termasuk penurunan signifikan anggaran operasional kantor. Namun, ada beberapa pos yang tidak mendapat jatah anggaran sama sekali, seperti operasional bansos, dan beberapa program masih belum optimal dananya.

Menteri Sosial lantas mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027. Jika ditelusuri, Kementerian Sosial dalam dua tahun berturut-turut menjalankan mandat yang terus bertambah—termasuk Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif—namun dengan anggaran yang 25 persen lebih rendah dibanding tahun 2025.

“Kami mohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal,” kata Gus Ipul kepada para legislator.

Langkah Strategis untuk Pendidikan Nasional

Pengadaan PPPK untuk Sekolah Rakyat mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengisi formasi SDM pendidikan secara sistematis. Sekolah Rakyat sebagai program relatif baru membutuhkan tenaga kerja profesional yang tersebar di berbagai daerah. Seleksi kompetensi berbasis CAT memastikan hanya calon yang memenuhi standar kompetensi yang diterima, sehingga kualitas layanan pendidikan dapat terjaga.

Dengan 42 titik lokasi ujian dan sistem yang transparan, BKN memberikan peluang yang setara bagi semua peserta dari Sabang sampai Merauke. Namun, kesuksesan program ini tidak hanya bergantung pada seleksi, tetapi juga pada komitmen pemerintah untuk mendanai operasional dan pengembangan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan. Tantangan anggaran yang disampaikan Menteri Sosial perlu menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan agar inisiatif penting ini tidak kehilangan momentum.