BKN mengimbau semua peserta yang akan mengikuti seleksi agar terus memantau informasi resmi dan mempersiapkan diri dengan matang. Peserta wajib hadir di lokasi ujian paling lambat 60 menit sebelum jadwal pelaksanaan dimulai. Ketepatan waktu ini penting mengingat sistem CAT dimulai tepat sesuai jadwal, dan peserta yang terlambat tidak akan diberi kesempatan tambahan.
Jadwal seleksi yang panjang (15 hari) dirancang untuk mengakomodasi jumlah peserta yang besar tanpa mengorbankan kualitas pengawasan. Dengan sistem terjadwal ini, BKN dapat menjaga standar pengujian tetap konsisten di setiap gelombang dan lokasi.
Sekolah Rakyat Butuh Dukungan Penuh
Di sisi lain, program Sekolah Rakyat sendiri masih menghadapi tantangan pendanaan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan kekhawatiran tentang kecukupan anggaran untuk menjalankan program ini ke depannya. Pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI bulan Juni lalu, Gus Ipul—panggilan akrab Menteri Sosial—menyampaikan bahwa anggaran indikatif Rp 84,71 triliun untuk 2027 masih belum memadai.
“Pagu indikatif ini mengandung 9 keterbatasan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program,” ujar Gus Ipul saat itu. Kementerian Sosial telah melakukan berbagai efisiensi, termasuk penurunan signifikan anggaran operasional kantor. Namun, ada beberapa pos yang tidak mendapat jatah anggaran sama sekali, seperti operasional bansos, dan beberapa program masih belum optimal dananya.
Menteri Sosial lantas mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027. Jika ditelusuri, Kementerian Sosial dalam dua tahun berturut-turut menjalankan mandat yang terus bertambah—termasuk Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif—namun dengan anggaran yang 25 persen lebih rendah dibanding tahun 2025.
“Kami mohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal,” kata Gus Ipul kepada para legislator.
Langkah Strategis untuk Pendidikan Nasional
Pengadaan PPPK untuk Sekolah Rakyat mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengisi formasi SDM pendidikan secara sistematis. Sekolah Rakyat sebagai program relatif baru membutuhkan tenaga kerja profesional yang tersebar di berbagai daerah. Seleksi kompetensi berbasis CAT memastikan hanya calon yang memenuhi standar kompetensi yang diterima, sehingga kualitas layanan pendidikan dapat terjaga.
Dengan 42 titik lokasi ujian dan sistem yang transparan, BKN memberikan peluang yang setara bagi semua peserta dari Sabang sampai Merauke. Namun, kesuksesan program ini tidak hanya bergantung pada seleksi, tetapi juga pada komitmen pemerintah untuk mendanai operasional dan pengembangan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan. Tantangan anggaran yang disampaikan Menteri Sosial perlu menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan agar inisiatif penting ini tidak kehilangan momentum.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.