BRASILIA — Flávio Bolsonaro berjanji meninjau sejumlah pajak yang diberlakukan pada masa pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva jika terpilih sebagai presiden Brasil. Senator itu juga ingin mengubah bagian dari reformasi pajak konsumsi karena menilai rancangan tarifnya berisiko membebani masyarakat.
Janji tersebut muncul menjelang putaran kedua pemilihan presiden pada 25 Oktober, saat Bolsonaro akan berhadapan dengan Lula. Perdebatan pajak berpotensi memengaruhi rumah tangga dan pelaku usaha, sementara kedua kandidat sama-sama menawarkan skema untuk menangani utang konsumen.
Dalam pernyataan kepada wartawan pada Rabu, Bolsonaro mengatakan timnya tengah mengkaji amendemen konstitusi untuk mengubah aspek reformasi pajak konsumsi. Ia juga menyebut sejumlah agenda lain, termasuk menurunkan usia pertanggungjawaban pidana, mengakhiri pemilihan ulang presiden, dan menjalankan reformasi politik.
Pajak konsumsi dinilai terlalu tinggi
Reformasi pajak konsumsi disahkan Lula pada 2023. Perombakan itu akan menggabungkan beberapa pungutan menjadi pajak pertambahan nilai ganda yang dikelola pemerintah federal dan pemerintah regional, dengan penerapan yang mulai berjalan tahun depan.
Bolsonaro mengatakan ia mendukung penyederhanaan sistem pajak Brasil, yang menurutnya terlalu rumit. Namun, ia menilai tarif efektif PPN dalam rancangan reformasi berpotensi terlalu tinggi.
Perkiraan ekonom menempatkan tarif itu sekitar 28 persen, tetapi pemerintah belum menetapkan angka final. Bolsonaro menyebut sejumlah amendemen konstitusi dapat ditempuh untuk mengubah bagian reformasi yang dianggap bermasalah.
Ia juga ingin menurunkan pajak atas gaji agar pekerja dapat menyimpan bagian lebih besar dari pendapatannya. Rincian skema dan cara pemerintahannya menjalankan perubahan itu belum dijelaskan dalam bahan kampanye yang disampaikan.
Sejumlah pungutan masuk daftar tinjauan
Daniella Marques, penasihat ekonomi utama Bolsonaro, mengatakan kepada media lokal pada Selasa bahwa pemerintahan Bolsonaro akan meninjau beragam kebijakan pajak era Lula. Salah satunya pajak dividen yang berlaku sejak Januari.
Marques pernah bertugas di pemerintahan Jair Bolsonaro, ayah Flávio. Ia menyebut pemerintahan sebelumnya pernah mengusulkan pajak dividen bersamaan dengan pemangkasan pajak penghasilan perusahaan.
Marques juga mengatakan Bolsonaro akan menghapus pajak ekspor minyak mentah sebesar 12 persen yang diperkenalkan pemerintah Lula tahun ini. Ia menyebut pungutan itu sebagai kebijakan yang keliru.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.