JAKARTA β Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan usulan jumlah wakil presiden (wapres) lebih dari satu, maksimal tiga orang, bukan ide yang hendak diterapkan saat ini. Ia menyebut wacana itu sebagai gagasan lama yang sudah ia lontarkan sejak 2019.
Pernyataan itu disampaikan Sultan saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Minggu (22/11/2026). Ia juga membantah usulan tersebut dilandasi kepentingan politik sesaat atau upaya mencari sensasi.
“Saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi,” ucap Sultan.
Menurutnya, bila suatu saat ada pemikiran untuk mengubah sistem ketatanegaraan, prosesnya harus melalui kajian serius, mekanisme konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas.
Bukan gagasan baru sejak 2019
Sultan menjelaskan, pemikiran soal wapres lebih dari satu bukan hal baru. Ia mengaku sudah menyampaikannya sejak 2019 sebagai refleksi terhadap masa depan sistem kepemimpinan nasional.
Ide itu berangkat dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Jumlah penduduknya besar, pulaunya ribuan, dan persoalan tiap daerah berbeda-beda karena keberagaman suku serta budaya.
Dari situ, Sultan menilai perlu ada pemikiran soal keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan keterwakilan daerah. Tujuannya agar kepemimpinan nasional lebih mampu menjangkau seluruh wilayah dan memperkuat hubungan pusat-daerah.
“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga,” kata Sultan.
Ia justru ingin gagasan itu dibahas terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat. Menurutnya, diskusi semacam itu bisa memunculkan pemikiran lain yang lebih baik.
“Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi. Sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana,” tegasnya.
Dampak ke pembahasan publik
Pernyataan Sultan memberi batas jelas: usulan tiga wapres bukan kebijakan yang sedang berjalan. Ia menempatkan wacana itu sebagai bahan diskusi, bukan langkah politik menjelang pergantian pemerintahan.
Bagi publik, penegasan ini penting agar tidak ada salah tafsir. Isu jumlah wapres menyangkut konstitusi dan sistem pemerintahan, sehingga setiap perubahan menuntut proses panjang, bukan sekadar pernyataan pejabat.
Sejumlah nama sempat dikaitkan dengan posisi wapres dalam pemberitaan pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, misalnya, saat ditanya soal posisi wapres menyatakan secara pribadi siap. Pernyataan itu muncul di tengah isu kursi wapres yang lowong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur.
Namun Sultan menegaskan, gagasannya soal tiga wapres tidak terkait dinamika tersebut. Ia ingin isu ini dilihat sebagai pemikiran jangka panjang soal tata kelola negara kepulauan.
“Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Dengan penegasan itu, pembahasan soal jumlah wapres kemungkinan tetap menjadi wacana akademik. Partai politik dan pemerintah belum menunjukkan langkah resmi untuk membahas perubahan konstitusi terkait posisi wapres.













π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah