🌐 EN
POLITIK PEMERINTAHAN

Megawati Tolak Masuk Pemerintahan, PKS: Kami 10 Tahun di Luar

Megawati Tolak Masuk Pemerintahan, PKS
Megawati Tolak Masuk Pemerintahan, PKS

JAKARTA β€” Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tetap berada di luar pemerintahan. PKS merespons dengan mengungkit pengalaman mereka selama 10 tahun di luar pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo.

Sekjen PKS M Kholid mengatakan pihaknya menghormati pilihan PDIP. Menurut dia, sikap politik setiap partai adalah hak masing-masing.

“Kita hormati pilihan setiap partai politik. Jadi apa pun sikap dan pilihan politiknya, itu hak prerogatif setiap partai politik,” kata Kholid saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).

Kholid lantas membandingkan dengan posisi PKS saat Jokowi memimpin. PKS, katanya, memilih berada di luar pemerintahan selama satu dekade.

“PKS waktu PDIP dan Presiden Jokowi berkuasa, PKS memilih dengan sadar selama 10 tahun berjuang di luar pemerintahan,” jelas dia.

Menurut Kholid, posisi di luar pemerintahan bukan hal yang perlu diperdebatkan. Yang terpenting, kata dia, demokrasi tetap sehat.

“Itu baik bagi sehatnya demokrasi. Berjuang di dalam atau di luar pemerintahan sama-sama baik, karena sama-sama untuk jaga demokrasi, NKRI dan merah putih,” ujarnya.

Alasan Megawati Tetap di Luar Pemerintahan

Sebelumnya, Megawati menegaskan PDIP tidak akan masuk ke kabinet. Sikap itu, menurut dia, sudah menjadi bagian dari ideologi dan garis partai.

Megawati menyampaikan hal tersebut dalam orasi ilmiah berjudul “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia”. Acara itu digelar pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Megawati mengaku pernah ditawari masuk ke pemerintahan. Dia menolak tawaran tersebut.

“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” kata Megawati dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).

Pernyataan Megawati ini mempertegas posisi PDIP sebagai partai oposisi. Sebelumnya, PDIP juga sempat menyatakan tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintahan.

PKS punya pengalaman panjang di posisi yang sama. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, PKS konsisten berada di luar kekuasaan.

Kholid menilai pengalaman itu membuktikan posisi di luar pemerintahan tetap bisa menjadi kekuatan politik. Partai, kata dia, tetap bisa mengawal jalannya pemerintahan dari luar.

Bagi pemilih, sikap partai di luar pemerintahan berarti posisi oposisi yang lebih jelas. Publik bisa menilai janji kampanye dan kinerja pemerintah tanpa beban koalisi.

PDIP dan PKS kini sama-sama di luar pemerintahan. Dua partai dengan basis massa besar ini akan menjadi penyeimbang kebijakan pemerintah.

Kholid menegaskan tidak ada masalah dengan posisi tersebut. Dia menyebut semua pilihan politik punya tujuan yang sama.

“Berjuang di dalam atau di luar pemerintahan sama-sama baik, karena sama-sama untuk jaga demokrasi, NKRI dan merah putih,” pungkasnya.

(AN)

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? β†’

Berita Lainnya untuk Anda