🌐 EN
POLITIK PEMERINTAHAN

Fadli Zon Sebut Nomornya Disadap Ilegal 2021-2026

Fadli Zon Sebut Nomornya Disadap Ilegal 2021-2026
Fadli Zon Sebut Nomornya Disadap Ilegal 2021-2026

JAKARTA β€” Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap nomor telepon selulernya disadap secara ilegal selama lima tahun terakhir. Politikus Gerindra itu menyebut penyadapan berlangsung sejak 2021 hingga 2026, dan nomornya tercatat sebagai target dengan durasi terpanjang.

Pengakuan itu disampaikan Fadli melalui akun X pribadinya, @fadlizon, Minggu (22/11/2026). Ia mengaku baru mengetahui praktik tersebut setelah dua kali dimintai keterangan oleh polisi sebagai korban.

Menurut Fadli, penyidik kepolisian tengah mengusut kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama besar, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Dua kali dipanggil penyidik

Fadli menuturkan, beberapa hari sebelum cuitannya, ia dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan. Statusnya sebagai orang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik.

“Beberapa hari lalu, saya 2 kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik,” tulis Fadli dalam cuitannya.

Dari pemeriksaan itu, ia mengetahui durasi penyadapan nomor pribadinya. Fadli menyebut nomornya menjadi yang paling lama disadap di antara para target.

“Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,” jelasnya.

Meski mengungkap proses penyidikan dan durasi penyadapan, Fadli belum merinci identitas pihak yang diduga menyadap maupun motif di baliknya.

Empat tersangka, termasuk eks Kapolri

Kasus ini mencuat setelah polisi menetapkan empat tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (AS), Irjen Slamet Uliandi (SU), dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo. Penyadapan juga diduga menyasar tokoh politik lain, jurnalis, pengusaha, media, tokoh ormas, hingga LSM.

Aksi itu disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Para tersangka juga diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Kenapa penting bagi publik

Pengakuan Fadli menambah daftar korban yang berbicara terbuka. Ia bukan orang biasa: posisinya di pemerintahan dan partai penguasa membuat kasus ini menyentuh langsung dunia politik nasional.

Yang lebih penting, kasus ini menyangkut cara negara mengawasi warganya. Penyadapan hanya sah bila ada dasar hukum dan prosedur yang jelas. Bila aparat sendiri diduga melanggarnya, kepercayaan publik terhadap penegak hukum ikut dipertaruhkan.

Bagi pembaca, dampaknya terasa pada hak privasi. Setiap warga berhak atas kerahasiaan komunikasi pribadinya, dan negara wajib melindunginya. Ketika dugaan pelanggaran justru datang dari dalam institusi keamanan, pengawasan terhadap aparat jadi isu mendesak, bukan sekadar urusan elite.

Pemeriksaan terhadap Fadli juga menunjukkan korban ikut dipanggil sebagai saksi. Artinya, penyidik mencoba memetakan siapa saja yang teleponnya disadap sebelum menelusuri siapa pelakunya.

Kasus ini belum berhenti pada empat nama. Penyidik masih mendalami dugaan penghapusan jejak digital dan kemungkinan korban lain yang belum bersuara. Fadli sendiri menyatakan siap mengikuti proses hukum, sementara dirinya menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.

(ZA)

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? β†’

Berita Lainnya untuk Anda