Sabtu, 21 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Pimpinan DPD Bisa Jadi Wapres Pengganti Gibran, UGM: Sah

Pimpinan DPD Bisa Jadi Wapres Pengganti Gibran, UGM
Pimpinan DPD Bisa Jadi Wapres Pengganti Gibran, UGM

JAKARTA — Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dinilai sah secara konstitusi untuk mengisi kursi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Penilaian itu disampaikan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arga Imawan.

Menurut Arga, jabatan wakil presiden yang diisi pimpinan DPD tidak melanggar aturan dasar negara. DPD dianggap mewakili kepentingan daerah dalam struktur pemerintahan.

“Secara konstitusional, tidak ada masalah jika jabatan wapres ditempatkan dari Pimpinan DPD RI yang merepresentasi daerah,” jelas Arga dalam keterangannya.

Meski secara hukum terbuka, jalan menuju kursi wapres tidak mulus. Arga menilai faktor kepentingan politik dan konfigurasi koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menentukan siapa yang akhirnya dipilih.

Empat nama pimpinan DPD yang dibicarakan

Empat pimpinan DPD RI yang ramai dibicarakan soal peluang ini adalah Ketua DPD RI Baktiar Najamudin, serta tiga wakil ketua: GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Mereka dinilai punya kompetensi untuk mendampingi Presiden Prabowo selama tiga tahun sisa masa pemerintahan. Artinya, sosok yang dipilih nanti tak hanya perlu lolos uji konstitusi, tapi juga harus cocok dengan agenda kerja kabinet.

Arga menjelaskan, saat ini presiden sedang fokus pada sejumlah program prioritas. Dua di antaranya Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Beban kerja itu membuat Prabowo membutuhkan pendamping yang bisa langsung membantu menjalankan program. Bukan sekadar figur pelengkap.

Kepuasan publik jadi pertimbangan

Arga juga menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap presiden yang sedang menghadapi tantangan. Kondisi ini, katanya, ikut memengaruhi arah pencarian wakil presiden.

Dalam situasi seperti itu, Prabowo akan mencari wakil yang benar-benar bisa membantu mewujudkan program prioritas nasionalnya. Kata “confirm” yang dipakai Arga menegaskan syarat itu: figur yang pasti sejalan dan bisa diajak kerja cepat.

Bagi publik, posisi wapres bukan sekadar kursi politik. Sosok yang duduk di sana akan ikut menentukan laju program yang menyentuh urusan sehari-hari, mulai dari makan siang anak sekolah hingga koperasi di level desa.

Karena itu, pembahasan soal siapa pendamping Prabowo langsung menarik perhatian. Setiap nama yang muncul akan ditimbang bukan hanya dari rekam jejak, tapi juga dari seberapa besar peluang program pemerintah berjalan tepat waktu.

DPD sendiri punya posisi unik dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga ini menampung aspirasi daerah, sehingga pimpinan yang berasal dari sana dianggap membawa perspektif wilayah ke level nasional.

Namun Arga tidak menjanjikan peluang itu bakal terwujud. Keputusan akhir tetap bergantung pada hitungan politik di koalisi. Sejauh ini, empat nama pimpinan DPD baru sebatas ramai diperbincangkan, belum ada langkah resmi menuju kursi wapres.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →