JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akhirnya bicara soal dukungan sejumlah kalangan kepadanya untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur. Dasco menegaskan, siapa pun yang akan dicalonkan sebagai wapres sepenuhnya hak Presiden Prabowo Subianto.
“Yang pertama saya sampaikan bahwa sekali lagi hak dalam pengusulan calon wakil presiden itu yang diatur dengan undang-undang adalah hak penuh daripada bapak presiden,” kata Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2026).
Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan usai munculnya dukungan dari sejumlah kalangan agar politikus Partai Gerindra tersebut menduduki jabatan wapres. Dasco menyebut dukungan itu sebagai bagian dari dinamika politik yang berjalan.
Meski begitu, ia meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan keputusan akhir ke tangan presiden.
“Tapi marilah kita sama-sama menghormati apa yang akan diputuskan oleh bapak presiden kita, sesuai dengan undang-undang yang ada dan mekanisme yang berlaku di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan yang Sama Diulang Sehari Sebelumnya
Ini bukan kali pertama Dasco menanggapi dorongan tersebut. Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), ia sudah menyampaikan hal serupa di tempat yang sama.
Saat itu Dasco menegaskan bahwa calon wapres yang nanti diusulkan presiden akan diserahkan kepada MPR sesuai amanat undang-undang.
“Terkait dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui UUD bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan kepada MPR,” kata Dasco.
Ia lantas mengajak semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo itu. “Karena sudah diatur demikian,” ujar Dasco singkat.
Dengan kata lain, dua hari berturut-turut Dasco memilih tidak mengklaim dukungan yang mengarah ke namanya. Ia justru berulang kali menarik garis bahwa kewenangan itu ada di presiden.
Sidang Paripurna MPR Dimundurkan ke 9 Desember
Kekosongan jabatan wapres sendiri sudah masuk pembahasan di tingkat pimpinan lembaga. Rapat Gabungan MPR memutuskan memundurkan Sidang Paripurna MPR yang semula dijadwalkan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah