JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akhirnya bicara soal dukungan sejumlah kalangan kepadanya untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur. Dasco menegaskan, siapa pun yang akan dicalonkan sebagai wapres sepenuhnya hak Presiden Prabowo Subianto.
“Yang pertama saya sampaikan bahwa sekali lagi hak dalam pengusulan calon wakil presiden itu yang diatur dengan undang-undang adalah hak penuh daripada bapak presiden,” kata Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2026).
Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan usai munculnya dukungan dari sejumlah kalangan agar politikus Partai Gerindra tersebut menduduki jabatan wapres. Dasco menyebut dukungan itu sebagai bagian dari dinamika politik yang berjalan.
Meski begitu, ia meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan keputusan akhir ke tangan presiden.
“Tapi marilah kita sama-sama menghormati apa yang akan diputuskan oleh bapak presiden kita, sesuai dengan undang-undang yang ada dan mekanisme yang berlaku di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan yang Sama Diulang Sehari Sebelumnya
Ini bukan kali pertama Dasco menanggapi dorongan tersebut. Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), ia sudah menyampaikan hal serupa di tempat yang sama.
Saat itu Dasco menegaskan bahwa calon wapres yang nanti diusulkan presiden akan diserahkan kepada MPR sesuai amanat undang-undang.
“Terkait dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui UUD bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan kepada MPR,” kata Dasco.
Ia lantas mengajak semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo itu. “Karena sudah diatur demikian,” ujar Dasco singkat.
Dengan kata lain, dua hari berturut-turut Dasco memilih tidak mengklaim dukungan yang mengarah ke namanya. Ia justru berulang kali menarik garis bahwa kewenangan itu ada di presiden.
Sidang Paripurna MPR Dimundurkan ke 9 Desember
Kekosongan jabatan wapres sendiri sudah masuk pembahasan di tingkat pimpinan lembaga. Rapat Gabungan MPR memutuskan memundurkan Sidang Paripurna MPR yang semula dijadwalkan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Keputusan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam keterangan pers di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Rapat gabungan itu dihadiri pimpinan MPR, pimpinan fraksi di MPR, dan kelompok DPD.
“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.
Artinya, panggung penentuan siapa pendamping Prabowo sudah punya tanggal pasti. Sidang paripurna itu sekaligus menjadi momen pelantikan dan pengesahan wapres baru.
Kenapa Ini Penting bagi Publik
Kursi wapres kosong bukan sekadar urusan internal partai. Jabatan itu ikut menentukan arah kebijakan pemerintahan Prabowo, termasuk program-program yang menyangkut hajat orang banyak.
Karena itu, pernyataan Dasco dibaca sebagai sinyal bahwa Partai Gerindra tidak akan mendorong nama secara terbuka. Dasco dan Gerindra tampaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan ke Prabowo sebagai pemegang hak konstitusional.
Sikap ini juga meredam spekulasi liar soal siapa yang bakal duduk di kursi wapres. Semua mata kini mengarah ke Istana, menunggu nama yang akan diajukan presiden ke MPR.
Dari sisi mekanisme, DPR dan MPR hanya berperan dalam proses setelah nama itu masuk. Pengusulan tetap menjadi ranah presiden.
Yang Ditentukan Adalah Nama dari Presiden
Dukungan terhadap Dasco memang ramai dibicarakan. Tapi ia tak sekali pun menyatakan siap atau bersedia. Ia memilih berbicara soal aturan dan mekanisme.
Pernyataan itu konsisten dengan posisinya sebagai kader partai yang menempatkan keputusan ketua umum, yang juga presiden, di atas aspirasi pendukung.
Bagi publik, yang perlu dicatat adalah tenggatnya. Pada 9 Desember 2026, MPR menjadwalkan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wapres sekaligus melantik dan mengesahkan wapres terpilih.
Sampai tanggal itu tiba, nama calon berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Dasco sendiri sudah menyatakan tidak akan mengomentari lebih jauh, dan memilih menunggu keputusan presiden.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah