JAKARTA — Dukungan agar Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak mengubah hak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan nama kepada MPR. Wakil Ketua DPR itu meminta semua pihak menghormati kewenangan presiden saat menanggapi dorongan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Keputusan pencalonan berada di tangan Prabowo, sementara MPR akan memilih dan menetapkan wakil presiden untuk mengisi posisi yang kosong. Artinya, dukungan politik kepada Dasco belum menentukan siapa yang akan diusulkan.
Dasco menyebut hak presiden untuk mengajukan calon wapres telah diatur dalam undang-undang. Ia menyampaikan hal itu ketika ditanya mengenai dukungan yang mengarah kepadanya.
“Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden,” ujar Dasco, Wakil Ketua DPR, di Kompleks Parlemen.
Hak Presiden menentukan calon wapres
Dasco mengatakan presiden memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan figur calon wakil presiden kepada MPR. Ia kembali meminta semua pihak menghormati aturan tersebut.
“Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur demikian,” kata Dasco.
Pernyataan itu menempatkan proses pengisian jabatan dalam jalur kelembagaan: presiden mengajukan calon, lalu MPR memilih dan menetapkannya. Dukungan kepada Dasco datang dari sejumlah kelompok, tetapi tidak menggantikan tahapan tersebut.
Dorongan untuk Dasco disebut datang dari sejumlah DPD Partai Gerindra di daerah, termasuk Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. NasDem dan PKB juga disebut ikut menyampaikan dukungan. Kalangan akademisi, mahasiswa, serta organisasi buruh turut memberikan dorongan.
Sidang MPR dijadwalkan 9 Desember
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan sidang paripurna untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang mengalami kekosongan dijadwalkan pada 9 Desember 2026. Jadwal sebelumnya adalah 2 Desember 2026. Perubahan dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo.
Perubahan tanggal itu memberi tenggat bagi presiden untuk menentukan calon. Menurut Muzani, Prabowo memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum sidang untuk menetapkan dua nama calon wapres. Tahap berikutnya bergantung pada pilihan yang diajukan presiden dan proses pemilihan di MPR.
Bagi publik, perbedaan antara dukungan politik dan keputusan resmi penting: nama yang didorong sejumlah kelompok belum otomatis menjadi calon yang dipilih. Prabowo masih memegang kewenangan mengusulkan nama, sedangkan keputusan penetapan berada pada MPR. Perhatian berikutnya tertuju pada nama yang akan diajukan sebelum sidang 9 Desember.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah