JAKARTA — RUU Penyadapan perlu membatasi kewenangan aparat agar privasi warga terlindungi, kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, Selasa (17/11/2026). Bagi masyarakat, aturan itu menentukan kapan penyadapan boleh dilakukan dan bagaimana penggunaannya diawasi.
Bimantoro menilai kewenangan tersebut harus memiliki batas dan mekanisme pertanggungjawaban. Ia menyampaikan pandangan itu saat pembahasan rancangan undang-undang yang mengatur penyadapan.
RUU Penyadapan dan batas kewenangan aparat
Penyadapan dapat membantu aparat mengungkap kejahatan serius, termasuk terorisme, korupsi, kejahatan terorganisir, dan kejahatan siber. Namun, menurut Bimantoro, kebutuhan penegakan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk menyadap tanpa batas.
Ia mendorong aturan yang menyeimbangkan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga. Artinya, penyadapan perlu memiliki dasar yang sah sekaligus pengawasan yang mencegah kewenangan dipakai untuk kepentingan di luar tujuan hukum.
Dalam keterangannya, Bimantoro memperingatkan bahwa kewenangan penyadapan dapat berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan jika batas dan pertanggungjawabannya tidak jelas. Ia meminta pembentuk undang-undang merumuskan pengamanan itu dalam RUU Penyadapan.
Polemik dugaan penyadapan ikut disorot
Bimantoro juga menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta persoalan itu dievaluasi secara serius dan transparan, terutama terkait dasar hukum, kewenangan, serta tujuan tindakan penyadapan.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan Fraksi Gerindra merasa tersinggung karena pimpinan tertinggi mereka disebut menjadi sasaran utama dalam persoalan tersebut. Ia meminta penjelasan terbuka mengenai alasan dan dasar kewenangannya.
Dalam rapat Komisi III DPR dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada Senin (16/11), Bimantoro juga menguraikan tiga kepentingan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan aturan. Pembahasan itu mencakup keamanan negara, penggunaan hasil penyadapan untuk penegakan hukum, dan perlindungan privasi warga.
Ia menyatakan hasil penyadapan perlu memiliki dasar hukum dan integritas pembuktian agar dapat dipakai dalam proses peradilan. Pada saat yang sama, kewenangan itu tidak boleh melebar menjadi pengawasan sewenang-wenang terhadap masyarakat.
Prinsip hukum dan pengawasan dalam RUU Penyadapan
Bimantoro mengusulkan agar penyadapan berpegang pada legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan mendesak, dan proporsionalitas. Dalam bahasa sederhana, tindakan itu harus punya dasar hukum, tujuan yang dibenarkan, alasan kebutuhan yang kuat, serta batas yang sepadan dengan kepentingannya.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak otomatis memberi aparat hak untuk menyadap sesuka hati. RUU Penyadapan, menurutnya, perlu memberi kepastian hukum bagi aparat sekaligus melindungi privasi masyarakat melalui pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.
Di rapat yang sama, Kepala Baintelkam Polri Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam hal untuk diatur dalam rancangan undang-undang. Usulannya mencakup pembatasan sasaran, larangan penyalahgunaan, perintah tertulis, pencatatan penggunaan sarana, pengawasan internal, dan sanksi bagi pelanggaran.
Usulan Polri itu memperlihatkan bahwa pengaturan teknis pelaksanaan dan pengawasan menjadi bagian penting dari pembahasan. Bimantoro berharap RUU tersebut memperkuat keamanan negara tanpa memberi kekuasaan penyadapan tanpa batas kepada siapa pun. Pembahasan berikutnya akan menentukan bagaimana prinsip itu diterjemahkan menjadi aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah