JAKARTA — Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam pengendalian dalam RUU Penyadapan saat rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Salah satu usulnya, catatan penggunaan sarana penyadapan tidak boleh dihapus.
Usulan itu menentukan siapa yang boleh menjadi sasaran, siapa yang memberi perintah, dan bagaimana penggunaan penyadapan diawasi. Bagi masyarakat, aturan tersebut dapat membatasi penggunaan kewenangan penyadapan di luar tujuan yang ditetapkan.
“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy dalam rapat dengar pendapat tersebut.
RUU Penyadapan membatasi sasaran
Dedy mengusulkan agar RUU Penyadapan hanya mengizinkan penyadapan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi. Ia menyebut pengaturan sasaran harus dibuat secara limitatif, yakni dibatasi dengan jelas.
Usulan berikutnya melarang penyadapan di luar sasaran yang sudah ditentukan. Penyadapan juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Batas ini dimaksudkan agar kewenangan tersebut tidak bergeser dari tujuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Untuk memulai penyadapan, Dedy mengusulkan adanya perintah tertulis dari pimpinan dan jangka waktu yang ditentukan. Ia mengatakan jangka waktu di lingkungan Intelkam adalah satu bulan.
Catatan dan pengawasan internal
Pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis juga perlu dipisahkan. Dedy menyebut pemisahan tugas itu sebagai cara untuk mengontrol proses penyadapan, dari pengajuan hingga pelaksanaan.
Seluruh penggunaan sarana penyadapan, menurut usulnya, harus dicatat dan catatan itu tidak boleh dihapus. Ia juga mengusulkan audit berkala. Dengan pencatatan yang dapat diperiksa, penggunaan sarana memiliki jejak yang bisa ditinjau dalam pengawasan.
Dedy mengusulkan pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta fungsi inspektorat dan Propam. Ia mengaitkan pengawasan itu dengan Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Sanksi bagi pelaksana dan pemberi perintah
Usul keenam menyangkut sanksi bagi penyalahgunaan. Dedy mengatakan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP. Ia juga menyebut sanksi etik berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri dan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Menurut Dedy, sanksi etik terberat dapat berupa PTDH, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Ia menyatakan sanksi juga berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah. Usul lain yang disebutnya mencakup hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003.
Enam pengendalian tersebut disampaikan Polri dalam pembahasan RUU Penyadapan bersama Komisi III DPR RI. Usulan itu mencakup pembatasan sasaran, larangan penggunaan di luar target, perintah tertulis, pencatatan, pengawasan, dan sanksi. Pembahasan RUU di DPR menjadi tahap berikutnya bagi usulan tersebut.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah