Kapolri Ungkap 5 Tahap Modus Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

JAKARTA — Penyadapan Presiden Prabowo diduga berlangsung melalui lima tahap, dari perintah hingga penghapusan data, menurut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026. Dugaan perkara ini juga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Suyudi memaparkan urutan itu sebagai bagian dari hasil penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal. Tahap yang dijelaskan meliputi pemberian perintah, penyiapan perangkat, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, lalu penghapusan data.

Lima tahap penyadapan Presiden Prabowo

Menurut Suyudi, perintah awal diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Perintah itu disebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp.

Proses tersebut, kata Suyudi, tidak disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Rincian ini menjadi bagian dari dugaan penyimpangan prosedur yang dipaparkan dalam rapat.

Tahap berikutnya adalah provisioning, yakni penyiapan nomor target ke dalam sistem. Suyudi menyebut Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon ke sistem LIMS tanpa memeriksa keterkaitannya dengan perkara Pro Justitia.

Proses penyadapan lalu dilakukan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman, kemudian menyusunnya menjadi transkripsi.

“Ketiga, pelaksanaan penyadapan, melalui sistem PLX atau PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi,” kata Suyudi dalam rapat dengan Komisi III DPR RI.

Sesudah itu, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP. Tahap terakhir adalah penghapusan data.

Suyudi menyebut data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026. Penghapusan itu, menurut paparannya, dilakukan tim TSU atas perintah AS.

Dua jalur penyiapan perangkat

Kapolri juga menjelaskan bahwa proses provisioning digambarkan melalui jalur resmi dan jalur internal yang disebut jalur atensi. Perbedaan jalur ini penting karena menentukan bagaimana target dimasukkan ke sistem dan apakah proses pemeriksaan dilakukan.

Jalur resmi, atau jalur A, mengacu pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya dimulai dari surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat.

Setelah dokumen diajukan, permohonan melewati verifikasi dan persetujuan secara berjenjang sebelum tim TSU menjalankan provisioning. Sementara itu, Suyudi menyebut ada jalur internal berupa jalur atensi, tetapi rincian tahapannya tidak dipaparkan dalam bagian penjelasan tersebut.

Kasus ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sehingga paparan mengenai alur perintah, pemeriksaan target, dan penghapusan data menjadi perhatian dalam proses penyidikan. Bagi publik, uraian itu memperjelas bagian-bagian proses yang sedang diperiksa, termasuk dugaan penggunaan jalur tanpa dokumen permohonan penyidik.

Dalam rapat itu, Suyudi menekankan bahwa urutan lima tahap tersebut merupakan dugaan modus operandi berdasarkan hasil penyidikan. Ia menyampaikannya kepada Komisi III DPR RI, bukan sebagai putusan pengadilan.

Rangkaian yang dipaparkan berakhir pada dugaan penghapusan data di LIMS dan PLX pada Oktober 2026.