JAKARTA — Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan penyadapan Prabowo Subianto menjelang rapat kerja Komisi III DPR pada Kamis (12/11). Ketua Komisi III DPR itu juga meminta polisi mendalami dugaan rangkaian tindakan ilegal yang disebut berkaitan dengan kasus tersebut.
Rapat kerja dijadwalkan berlangsung pukul 08.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Habiburokhman menyebut seluruh anggota Komisi III telah mengonfirmasi kehadiran, sehingga Kapolri akan diminta menjelaskan perkembangan penanganan perkara di hadapan para legislator.
Dugaan penyadapan Prabowo dan rangkaian tindakan lain
Habiburokhman mengatakan polisi perlu membuka fakta mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Ia mengaitkan dugaan itu dengan kelompok yang disebut melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi pernyataan tersebut masih berupa tuduhan yang perlu didalami aparat.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman dalam keterangannya.
Menurut dia, hal yang perlu diperiksa tidak terbatas pada penyadapan. Habiburokhman menyebut dugaan pengawasan ilegal, pembunuhan karakter, pengaturan opini di media sosial, serta penggalangan massa aksi sebagai bagian dari rangkaian yang perlu diselidiki.
Ia menilai dugaan aktivitas itu harus diuji karena, menurut keterangannya, dapat mengganggu kemampuan presiden menjalankan tugas. Kepolisian perlu memeriksa setiap klaim dan bukti sebelum menarik kesimpulan atau menetapkan adanya tindak pidana.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” tutur Habiburokhman.
Desakan pengusutan menyentuh bukti dan perangkat
Perhatian terhadap perkara ini juga mencakup pertanyaan tentang perangkat dan data yang mungkin berkaitan dengan dugaan penyadapan. Indonesian Audit Watch (IAW) meminta pemerintah menelusuri sistem serta jaringan yang diduga memungkinkan praktik itu terjadi, bukan hanya berfokus pada orang yang diduga terlibat.
Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus mengatakan penanganan perlu menilai apakah perangkat masih aktif, akses telah dicabut, dan data hasil penyadapan masih berada pada pihak yang tidak berwenang. IAW juga meminta penyidik memeriksa keaslian serta relevansi dokumen dan foto teknis yang diterima organisasi tersebut sebelum menjadikannya dasar kesimpulan.
Iskandar menyebut dokumen yang diterima IAW mencakup foto instalasi elektronik, daftar pemeliharaan 79 komputer pada 2023, indeks pengadaan perangkat Strategic Intrusion Mobile tahun 2020, serta spesifikasi teknologi 5G Tactical Direction Finder. Organisasi itu juga menerima enam foto yang menurut sumbernya memperlihatkan pemindahan perangkat dari lokasi yang disebut safehouse pada Oktober 2023.
IAW turut meminta agar informasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengenai dugaan penyadapan sejak Pemilu 2024 diuji, tanpa langsung menghubungkannya dengan perkara yang sedang berjalan. Dengan begitu, pemeriksaan atas klaim yang berbeda tetap perlu bertumpu pada verifikasi bukti.
Bagi publik, hasil pemeriksaan akan menentukan apakah tuduhan serius terhadap lembaga dan individu memiliki dasar yang dapat dibuktikan. Pengungkapan yang disertai verifikasi juga penting agar dugaan penyadapan, pengawasan, dan pengaruh terhadap opini publik tidak diperlakukan sebagai fakta sebelum penyelidikan memastikan kebenarannya.
Rapat kerja Komisi III bersama Kapolri dijadwalkan dimulai pukul 08.30 WIB. Habiburokhman mengatakan seluruh anggota telah mengonfirmasi hadir, dan meminta kepolisian mendalami klaim-klaim itu secara serius.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP