JAKARTA — Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai Istana berpotensi membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindakan itu dapat mengarah pada perbuatan makar dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).
Kasus ini juga menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Dugaan perkara mencakup penyadapan ilegal, akses tanpa izin, serta penghapusan data elektronik.
Penilaian Istana menempatkan perkara ini lebih luas dari sekadar tindakan memata-matai. Informasi kepala negara dan pejabat lain dapat bersifat sensitif; jika diakses secara ilegal, Prasetyo menilai risikonya bisa menjalar ke kepentingan dan kedaulatan negara.
Mengapa Istana menilai dugaan penyadapan Presiden serius?
Prasetyo mengatakan dugaan tindakan itu menyangkut penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat negara. Ia juga menyebut adanya dugaan penghilangan barang bukti elektronik serta akses ilegal, yang menurutnya memperberat persoalan.
“Dan kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” kata Prasetyo.
Ia menilai akses terhadap informasi pimpinan negara dapat membawa ancaman di luar ranah privasi. Informasi yang diperoleh tanpa izin, kata Prasetyo, berpotensi membahayakan keselamatan pejabat maupun kepentingan nasional.
“Yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi-informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negaranya,” ujarnya.
Motif penyadapan belum diketahui
Pemerintah, menurut Prasetyo, belum mengetahui motif maupun tujuan di balik dugaan penyadapan. Ketidakjelasan itu menjadi perhatian karena sasaran yang disebut dalam perkara mencakup Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.
“Jadi, kita tidak-tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya,” kata Prasetyo.
Bareskrim menduga penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut tidak hanya nomor Presiden Prabowo, tetapi juga nomor sejumlah pejabat, politikus, jurnalis, pengusaha, serta kelompok masyarakat sipil.
Rentang sasaran yang luas membuat perkara ini berpengaruh langsung pada rasa aman orang-orang yang disebut dalam dugaan penyadapan. Dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik juga menyentuh perlindungan komunikasi serta bukti digital, sementara informasi sensitif pejabat negara dapat berimplikasi pada kepentingan publik.
Hasto juga menyebut perkara dapat mengarah pada makar
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut menilai penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Ia memandang perkara tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap sistem hukum dan hak demokrasi.
Hasto meminta kepolisian mengusut kasus sampai pihak yang berperan di balik dugaan tindakan itu. Ia juga menilai penanganan perkara dapat menjadi ujian bagi upaya penegakan hukum.
Penilaian Hasto dan pernyataan Istana sama-sama menyoroti keseriusan dugaan penyadapan terhadap kepala negara, meski berasal dari pihak berbeda. Sementara proses hukum berjalan, Bareskrim menyebut dugaan penyadapan terjadi dalam periode 2025 hingga 2026.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP