Ahrie Sonta Dipecat, PKB Minta Polri Tindak Semua Pelanggar

JAKARTA — Pemecatan Ahrie Sonta menjadi ujian bagi penindakan internal Polri, kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah pada Kamis (12/11/2026). Ia mendukung sanksi itu dan meminta hukum berlaku bagi anggota di semua tingkat jabatan.

Polri menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ahrie setelah sidang kode etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bagi masyarakat, perkara ini menyangkut pertanggungjawaban aparat ketika kewenangan kepolisian diduga digunakan tanpa prosedur hukum.

Pemecatan Ahrie Sonta didukung PKB

Abdullah menilai keputusan pemecatan menunjukkan aturan berlaku bagi seluruh anggota kepolisian. Ia menegaskan penindakan tidak boleh berhenti pada anggota berpangkat rendah.

“Siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak tegas, baik yang berada di struktur paling bawah maupun di posisi paling atas,” kata Abdullah.

Ia juga mempersilakan Polri memproses mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, Abdullah mengingatkan bahwa sanksi terhadap siapa pun harus merujuk pada pemeriksaan dan fakta yang muncul di persidangan.

“Soal sanksi, termasuk kemungkinan pemecatan, tentu harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujarnya.

Sidang etik berujung pemberhentian

Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan perilaku Ahrie sebagai perbuatan tercela. Sidang itu juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.

Keputusan tersebut merupakan sanksi etik terhadap Ahrie. Proses terhadap tersangka lain tetap perlu mengikuti pemeriksaan masing-masing, sesuai penekanan Abdullah agar hukuman ditetapkan berdasarkan fakta persidangan.

Dalam perkara penyadapan, Polri menetapkan Ahrie sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Dua perwira tinggi lain yang disebut berstatus tersangka ialah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga menyadap nomor Presiden Prabowo. Ia juga menyatakan dugaan penyadapan mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.

Abdullah mendorong penindakan berlanjut

Abdullah menyatakan Komisi III DPR mendukung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menindak anggota yang terbukti melanggar. Menurutnya, konsistensi penegakan aturan akan menunjukkan keseriusan Polri dalam menjalankan reformasi internal.

“Komisi III mendukung Kapolri Suyudi untuk menindak tegas siapa pun anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Abdullah.

Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025-2026 tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Penyidik juga menduga para tersangka berupaya menghapus rekam jejak digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.

Kasus ini berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap penggunaan kewenangan kepolisian. Penjatuhan sanksi kepada Ahrie memberi jawaban pada proses etiknya, sementara penanganan pihak lain bergantung pada hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap di persidangan.

Abdullah mengatakan Komisi III akan terus mendorong penindakan terhadap anggota yang terbukti melanggar. Polri memecat Ahrie melalui sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.