Penyadapan Prabowo: Polri Periksa 28 Saksi dan 6 Ahli

JAKARTA — Penyadapan Prabowo menjadi fokus penyidikan Polri yang telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli hingga Kamis (12/11/2026). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan itu dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penyidik juga menyita sejumlah perangkat elektronik dan data yang diduga berkaitan dengan perkara. Kasus ini menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penyadapan Prabowo dan pemeriksaan saksi

Suyudi merinci, para saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 orang dari penyedia layanan telekomunikasi, dan 1 orang dari vendor sistem penyadapan. Enam ahli yang dimintai keterangan meliputi 2 ahli informasi dan transaksi elektronik serta 4 ahli pidana.

“Berdasarkan hasil penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan 6 ahli,” kata Suyudi dalam rapat tersebut.

Komposisi saksi memperlihatkan penyidik menelusuri perkara dari lingkungan internal kepolisian hingga pihak yang menyediakan layanan dan sistem. Keterangan ahli, sementara itu, mencakup aspek teknologi informasi dan dugaan tindak pidana.

Polri juga menyita 15 telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, dan 1 modem. Penyidik turut mengamankan dokumen serta log data penyadapan, yakni catatan aktivitas yang tersimpan dalam sistem.

Empat tersangka dan dugaan peran

Empat tersangka dalam perkara ini adalah Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi. Slamet ditetapkan sebagai tersangka baru setelah Polri lebih dahulu menetapkan tiga orang lainnya.

Menurut keterangan Suyudi yang diberitakan dalam perkembangan perkara, Listyo diduga memerintahkan penyadapan dan menjadi penerima hasilnya. Slamet disebut berperan sebagai pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim pada periode 2010-2019.

Eko dan Ahrie turut menjadi sorotan dalam penyidikan. Keterangan yang disampaikan terkait perkara menyebut keduanya diduga memiliki peran dalam persetujuan penyadapan dan penghapusan data. Penyidik masih menguji dugaan tersebut melalui pemeriksaan saksi, ahli, serta barang bukti elektronik.

Polri menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Perkembangan terpisah yang disampaikan Kapolri kepada Komisi III DPR menyebut Polri juga menerbitkan laporan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana makar. Suyudi mengatakan dugaan pemufakatan untuk menggulingkan pemerintahan masih perlu didalami.

Ancaman pidana dan dampak penyidikan

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) undang-undang yang sama terkait akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara 6 tahun.

Perkara ini menyangkut dugaan penggunaan teknologi penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan tokoh lain. Karena itu, pemeriksaan terhadap personel internal, penyedia layanan telekomunikasi, dan vendor dapat membantu penyidik menguji bagaimana sistem digunakan serta siapa yang bertanggung jawab.

Bagi masyarakat, pengusutan dugaan akses tanpa prosedur juga berkaitan dengan perlindungan komunikasi dan data elektronik.

Barang bukti yang disita memberi penyidik perangkat dan catatan digital untuk ditelusuri bersama keterangan para saksi. Pemeriksaan dan analisis atas bukti tersebut menjadi bagian dari proses yang akan menentukan perkembangan perkara berikutnya.