Ahrie Sonta Diduga Bubarkan Grup Penyadapan dan Hapus Data

JAKARTA — Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data penyadapan pada Oktober 2026, menurut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Perintah itu kini menjadi bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Grup tersebut disebut digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan. Suyudi memaparkan dugaan itu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Dugaan penghapusan data memicu laporan

Suyudi mengatakan, dugaan pembubaran grup dan penghapusan data membuat pelapor curiga. Laporan kemudian disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” kata Suyudi.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangani laporan itu. Identitas pelapor dirahasiakan, sementara dugaan peristiwa disebut terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

Perkara ini menyangkut dugaan penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Suyudi menyebut data hasil penyadapan yang diduga dihapus tersimpan pada sistem LIMS dan PLX.

Ahrie Sonta dan dugaan penghapusan data penyadapan

Kapolri menyatakan Ahrie diduga memberi perintah untuk membubarkan grup WhatsApp yang dipakai menyampaikan instruksi penyadapan. Ia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem yang disebut dalam paparan.

“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX atau PLX,” ujar Suyudi dalam rapat tersebut.

Dalam pemberitaan mengenai paparan yang sama, dugaan perkara juga dikaitkan dengan instruksi penyadapan yang disebut berlangsung tanpa surat permohonan penyidik. Konteks itu memperluas pokok pemeriksaan: penyidik tidak hanya menelusuri dugaan penyadapan, tetapi juga akses terhadap data elektronik dan penghapusannya.

Bagi masyarakat, perkara ini menyentuh perlindungan komunikasi pribadi sekaligus tata kelola akses terhadap data penyadapan. Dugaan penghapusan data dapat mempersulit penelusuran jejak digital jika terbukti terjadi, sementara proses hukum perlu menguji siapa yang memberi perintah dan bagaimana tindakan itu dilakukan.

Empat tersangka dalam perkara

Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tersebut. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie. Suyudi menyebut laporan yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Penanganan perkara kini berada di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Proses berikutnya akan menguji dugaan perintah pembubaran grup, penghapusan data, serta keterkaitan tindakan itu dengan penyadapan yang dilaporkan.