JAKARTA — Penyadapan ilegal Polri diduga menyasar Presiden, anggota DPR, pejabat pemerintah hingga Kejaksaan, kata Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026.
Daftar sasaran itu mencakup kalangan pemerintah, politik, aparat, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Polri juga menyelidiki dugaan makar, tetapi Suyudi menegaskan temuan penyadapan belum cukup untuk menyimpulkan tindak pidana tersebut.
Suyudi menyampaikan dugaan sasaran penyadapan berdasarkan hasil penyidikan. “Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi di Kompleks Senayan.
Penyadapan ilegal Polri menyasar banyak kalangan
Menurut Suyudi, dugaan sasaran lain meliputi gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, personel internal Polri, organisasi kemasyarakatan, dan aktivis mahasiswa. Ia memaparkan daftar itu saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di ruang rapat komisi tersebut, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Kasus ini mencakup dugaan penyadapan, akses ilegal atau illegal access, serta penghilangan dokumen elektronik. Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi.
Perkara itu memiliki dampak langsung bagi lembaga dan orang yang disebut sebagai sasaran. Pemeriksaan terhadap dugaan penyadapan dapat menentukan bagaimana informasi dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan mereka ditelusuri, sekaligus apakah ada tindak pidana lain yang perlu diproses secara terpisah.
Penyelidikan dugaan makar masih didalami
Dalam rapat yang sama, Suyudi menyebut Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan keterlibatan bersama atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Laporan itu menjadi jalur penyelidikan tersendiri, di luar dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
“Di samping tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” ujar Suyudi.
Polri masih menyelidiki apakah unsur pidana makar terpenuhi. Suyudi mengatakan dugaan perbuatan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
“Oleh karena itu, temuan dalam tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” katanya.
Penyelidikan kini diarahkan untuk menelusuri perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan itu, serta mendalami tugas dan kegiatan terkait. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bagian dari pendalaman dugaan makar dan perkara penyadapan.
“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” lanjut Suyudi. Polri masih perlu menyelesaikan penelusuran itu sebelum menarik kesimpulan atas dugaan makar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP