KUR 2026: Target Rp325 Triliun, Bunga 0% untuk Korban Gempa

JAKARTA — KUR 2026 ditargetkan naik menjadi Rp325 triliun, sementara debitur terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mendapat bunga 0% pada 2027. Pemerintah membahas kedua kebijakan itu dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Target baru tersebut meningkat dari Rp295 triliun. Keringanan bunga bagi debitur terdampak gempa berlanjut dengan tarif 3% pada 2028, setelah pemerintah menyiapkan relaksasi kredit dan masa tenggang.

Realisasi KUR sudah Rp271,3 triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah membahas kenaikan target KUR karena kebutuhan pembiayaan pelaku usaha masih tinggi.

Hingga 31 Oktober 2026, penyaluran KUR mencapai Rp271,3 triliun kepada 4,2 juta debitur. Sementara itu, total penyaluran seluruh Kredit Program pemerintah tercatat Rp300,8 triliun, atau 89,2% dari plafon Rp337,4 triliun.

Airlangga mengatakan pembiayaan pemerintah ditujukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan memperluas kegiatan bisnis. Ia juga berharap usaha rakyat dapat menyerap tenaga kerja dan berkembang.

“Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat,” ujar Airlangga.

KUR 2026 dan keringanan bunga di NTT

Bagi debitur yang terdampak gempa di NTT, Komite Kebijakan menyepakati relaksasi kredit berupa restrukturisasi. Bentuknya dapat berupa masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor pinjaman.

Relaksasi dapat mulai diterapkan pada tahun ini dengan merujuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang membuka ruang restrukturisasi hingga tiga tahun di wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga menyiapkan subsidi bunga atau marjin agar bunga KUR bagi debitur terdampak menjadi 0% pada 2027 dan 3% pada 2028.

Kebijakan ini mengurangi beban pembayaran pinjaman bagi pelaku usaha terdampak saat mereka menghadapi proses pemulihan. Restrukturisasi memberi ruang mengatur kembali jadwal cicilan, sedangkan bunga yang lebih rendah menekan biaya kredit. Ketentuan rinci akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.