JAKARTA — Kasus penyadapan menempatkan Irjen Eko Hadi dan Irjen Ahrie Sonta dalam dugaan peran berbeda, mulai dari persetujuan penyadapan hingga penghapusan data. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan itu dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Paparan tersebut menyebut penyadapan ilegal menyasar Presiden Prabowo Subianto dan tokoh bangsa lainnya. Suyudi menguraikan dugaan alur perintah, persetujuan, pelaporan hasil, serta tindakan terhadap data penyadapan.
Kasus penyadapan dan peran Eko Hadi
Suyudi mengatakan Eko Hadi menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025. Dalam jabatan itu, Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu.
Menurut Suyudi, perintah tersebut diduga datang dari Slamet Uliandi, yang disebut berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Eko kemudian diduga menyetujui penyadapan melalui WhatsApp, tanpa surat permohonan dari penyidik.
“Diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU (Slamet Uliandi) yang disebut berasal dari Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” kata Suyudi.
Keterangan itu menempatkan persetujuan melalui aplikasi pesan sebagai bagian penting dalam dugaan prosedur penyadapan. Suyudi menyebut tidak ada surat permohonan penyidik dalam proses yang dikaitkan dengan Eko.
Peran Ahrie Sonta dalam penghapusan data
Ahrie Sonta menjabat Plt Kabagmon setelah Eko, yakni pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Suyudi mengatakan Ahrie diduga menerima perintah dari Listyo untuk melakukan penyadapan melalui operator, juga tanpa permohonan penyidik.
Ahrie kemudian diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance. Suyudi juga menyebut Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp.
Rincian itu memberi gambaran dampak langsung perkara terhadap privasi dan kepercayaan publik: penyadapan yang diduga dilakukan tanpa permohonan penyidik menyangkut Presiden serta tokoh bangsa, sementara hasilnya disebut dilaporkan dan datanya kemudian diperintahkan untuk dihapus. Dugaan tersebut juga membuat jalur persetujuan dan pengawasan internal kepolisian menjadi perhatian dalam pengusutan.
Alur perintah dan laporan penyadapan
Suyudi menyebut Listyo menjabat Kapolri pada periode kejadian dan diduga memberi perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah itu disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Ahrie, yang disebut sebagai Kabagmon.
Listyo juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan. “Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan,” kata Suyudi.
Dalam paparan yang sama, Suyudi menjelaskan peran Slamet Uliandi, yang menjabat Kadiv TIK periode 2021 hingga Oktober 2026. Slamet diduga menjadi dewan penasihat Monitoring Center Polri, memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan, lalu meneruskan laporan harian dan analisis dari Ahrie kepada Listyo.
“Diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ujar Suyudi.
Uraian Kapolri di hadapan Komisi III DPR itu merangkai dugaan peran para pejabat berdasarkan jabatan dan rentang waktu yang disebut dalam rapat. Di antara rincian yang disampaikan, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data penyadapan berupa rekaman suara dan log.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP