Jazuli Desak Pemeriksaan Propam Sukoharjo Transparan

JAKARTA — Penggeledahan ponpes Sukoharjo berujung penonaktifan Kapolres AKBP Andhika Dharma Sena dan tiga pejabat lain, sementara Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini mendesak pemeriksaan Propam dilakukan transparan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengambil langkah itu menyusul polemik penggeledahan di Pesantren Tahfiz Hamalatul Qur’an.

Jazuli menilai tindakan tersebut merespons kekecewaan masyarakat terhadap cara aparat menggeledah lingkungan pesantren. Namun, pergantian jabatan saja tidak cukup: santri dan pengasuh yang terdampak, menurut dia, perlu menjadi prioritas dalam penanganan kasus.

Dalam keterangan pers pada Selasa (3/11), Jazuli menyebut langkah Kapolri sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik. Ia meminta pemeriksaan terhadap para pejabat yang dinonaktifkan berlangsung objektif dan menyeluruh, bukan berhenti pada perubahan posisi.

“Kami mengapresiasi ketegasan Kapolri yang telah mengambil langkah mencopot Kapolres Sukoharjo. Ini merupakan langkah penting untuk menjawab kekecewaan masyarakat,” kata Jazuli.

Penggeledahan ponpes Sukoharjo dan tuntutan pemeriksaan

Jazuli juga meminta kepentingan serta pemulihan korban menjadi perhatian utama. Ia menyebut santri dan pengasuh pesantren sebagai pihak yang perlu dilindungi selama proses penanganan berlangsung.

Dampaknya bukan hanya soal jabatan pejabat kepolisian. Cara aparat bertindak di lingkungan pendidikan keagamaan dapat memengaruhi rasa aman santri dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Jazuli mengingatkan tindakan yang menimbulkan trauma, ketakutan, atau dampak sosial luas perlu menjadi bagian dari perhatian dalam pemeriksaan.

Ia menekankan penegakan hukum harus berjalan profesional dan proporsional. Dengan begitu, pemeriksaan dapat mengurai tanggung jawab atas tindakan di lapangan sekaligus memastikan kepentingan pihak yang terdampak tidak terabaikan.

Proses hukum harus berjalan profesional

Dalam pemberitaan mengenai tindakan Kapolri, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menilai langkah terhadap mantan Kapolres Sukoharjo tepat. Ia menekankan pentingnya prosedur yang benar apabila polisi melakukan penggeledahan di pesantren.

Yusril menyebut aturan pemberantasan tindak pidana terorisme dan ketentuan hukum acara tetap harus dihormati, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan itu menempatkan prosedur sebagai bagian penting dari penegakan hukum, terutama ketika tindakan aparat berlangsung di lingkungan pendidikan keagamaan.

Jazuli tidak meminta pemeriksaan berhenti pada respons awal. Ia menghendaki pengusutan menyeluruh, dengan pemulihan santri dan pengasuh tetap menjadi perhatian selama proses berjalan.

“Dengan menempatkan kepentingan serta pemulihan korban sebagai prioritas utama, baik para santri maupun pengasuh pesantren,” ungkap Jazuli.