Polri Periksa Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal

JAKARTA — Polri memeriksa Brigjen TK terkait dugaan penyadapan ilegal setelah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan perannya dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11). Perwira tinggi berpangkat bintang satu itu juga dimintai keterangan dalam penyidikan pidana.

Pemeriksaan TK berlangsung di Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. Penyidik mendalami dugaan keterlibatannya dalam pengawasan yang diperintahkan tersangka AS, sementara proses pidana dan pemeriksaan internal berjalan beriringan.

Peran TK didalami dalam penyidikan

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan keterangan TK turut ditelusuri untuk mengurai peran setiap pihak dalam perkara. Polri belum menyampaikan kesimpulan pemeriksaan terhadap perwira tersebut.

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir.

Kapolri sebelumnya menyebut AS diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator dan memerintahkan TK melakukan pengawasan. Dugaan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11).

Kasus ini menyangkut dugaan penyadapan ilegal dan akses terhadap informasi yang dilakukan tanpa prosedur yang semestinya. Dalam pemaparan di parlemen, dugaan perintah terhadap TK muncul sebagai bagian dari rangkaian tindakan yang kini ditelusuri penyidik.

Pemeriksaan internal dan pidana berjalan

Polri menangani perkara ini melalui dua jalur. Divisi Propam memeriksa dugaan pelanggaran profesi, sedangkan penyidikan pidana mendalami peristiwa dan keterlibatan para pihak.

Bagi masyarakat, perkembangan pemeriksaan penting karena perkara ini menguji bagaimana kewenangan aparat dalam pengawasan digunakan dan dipertanggungjawabkan. Pengungkapan peran tiap pihak juga menentukan apakah tindakan yang diduga terjadi dilakukan berdasarkan prosedur atau justru menyimpang.

Isir menegaskan pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih berlangsung. Polri, kata dia, berupaya mengungkap fakta perkara serta keterlibatan pihak-pihak yang terkait.

Dalam rapat yang sama, Kapolri menguraikan dugaan bahwa AS meneruskan instruksi kepada operator dan meminta TK melakukan pengawasan. Keterangan itu masih menjadi materi pendalaman, bukan kesimpulan akhir mengenai peran TK.

Isir mengatakan proses hukum terus berjalan untuk menelusuri perkara secara menyeluruh. “Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Kadiv Humas Polri tersebut.