Brigjen TK Diperiksa Propam soal Penyadapan

JAKARTA — Pemeriksaan Brigjen TK oleh Propam Polri menambah pendalaman terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan pihak lain. Perwira tinggi itu juga dimintai keterangan dalam penyidikan pidana untuk menelusuri perannya.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan TK berpangkat brigadir jenderal dan sedang diperiksa Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. Pemeriksaan internal berjalan bersamaan dengan penyidikan perkara penyadapan.

Perkembangan ini penting karena keterangan TK dapat membantu penyidik mengurai siapa melakukan apa dalam dugaan operasi penyadapan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menyebut TK diduga diperintahkan untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

Peran TK didalami dalam penyidikan

Isir mengatakan pemeriksaan terhadap TK berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi. Penyidik juga mendalami keterangannya untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir dalam keterangan di Jakarta, Jumat (13/11).

Identitas lengkap dan jabatan TK tidak diungkap dalam keterangan Polri. Yang disampaikan, ia merupakan perwira tinggi aktif berpangkat bintang satu atau brigjen.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Suyudi menjelaskan dugaan keterlibatan TK melalui perintah dari tersangka berinisial AS. Menurut paparan Kapolri, AS diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator sekaligus meminta TK melakukan pengawasan.

Pengawasan atau surveillance dalam perkara ini merujuk pada kegiatan memantau target. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari penyidikan, sehingga peran TK belum dapat dipastikan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Empat perwira telah ditetapkan sebagai tersangka

Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Mereka disebut dengan inisial LSP, AS, EH, dan SU.

Kapolri menyampaikan AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, lalu meneruskannya kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK melakukan pengawasan.

Dalam pemaparan di DPR, Suyudi menyebut AS menjabat pelaksana tugas Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026. Ia mengatakan perintah penyadapan diduga menyasar Presiden Prabowo dan pihak lain, termasuk mahasiswa.

Dugaan penyadapan terhadap pejabat negara dan warga berdampak langsung pada kepercayaan terhadap perlindungan komunikasi pribadi. Karena itu, hasil pemeriksaan internal dan penyidikan pidana akan menentukan apakah tindakan yang dituduhkan dilakukan, siapa yang memerintahkan, serta bagaimana informasi hasil penyadapan digunakan.

Polri menyatakan pemeriksaan profesi dan penyidikan pidana terus berjalan. Keterangan TK kini menjadi salah satu bagian yang didalami untuk memperjelas rantai perintah dan dugaan pengawasan dalam perkara itu.