Senin, 16 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

MPR Geser Sidang Wapres, Prabowo Punya Waktu hingga 25 November

MPR Geser Sidang Wapres, Prabowo Punya Waktu hingga 25 November
MPR Geser Sidang Wapres, Prabowo Punya Waktu hingga 25 November

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendapat waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah jadwal sidang pemilihan dan pelantikan bergeser ke 9 Desember 2026. Perubahan ini memberi ruang bagi Prabowo untuk berkonsultasi sebelum nama kandidat diajukan.

Perpanjangan tenggat itu menyentuh tahapan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming. MPR sebelumnya menjadwalkan sidang pada 2 Desember 2026 dan meminta nama kandidat diserahkan paling lambat 18 November 2026.

Tenggat nama calon wapres bergeser

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Presiden meminta tambahan waktu karena agenda kenegaraan yang padat. Rapat gabungan MPR menyetujui permintaan tersebut pada Senin, 16 November, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Muzani, Prabowo perlu berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh untuk mempertimbangkan calon. “Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” kata Muzani usai memimpin rapat.

Aturan yang menjadi dasar jadwal awal menetapkan nama calon diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Setelah sidang dipindahkan ke 9 Desember 2026, batas penyerahan ikut bergeser menjadi 25 November 2026.

Dengan demikian, MPR menunggu dua nama dari Presiden paling lambat pada tanggal itu. Jumlah kandidat yang diajukan juga menjadi bagian penting dari proses pemilihan di Majelis.

Proses baru membutuhkan persiapan

Pemilihan wakil presiden oleh MPR menjadi praktik ketatanegaraan yang baru sejak era reformasi. Kondisi itu membuat waktu persiapan menjadi perhatian, karena Majelis akan memilih wakil presiden melalui sidang paripurna.

Muzani mengatakan rapat gabungan juga menyepakati pelantikan wakil presiden terpilih berlandaskan semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyebut penyesuaian jadwal diperlukan agar proses baru itu dipersiapkan lebih matang.

Dampaknya langsung terasa pada tahapan politik: partai pengusung, koalisi, dan tokoh yang dimintai pertimbangan memiliki waktu tambahan sebelum Presiden menetapkan dua kandidat untuk disampaikan kepada MPR. Namun, jadwal sidang yang telah disepakati tetap menjadi batas bagi rangkaian pemilihan dan pelantikan.

“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” ujar Muzani.

Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →