Senin, 16 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Ahmad Muzani Sebut 22 Syarat untuk Dua Cawapres Prabowo

Ahmad Muzani Sebut 22 Syarat untuk Dua Cawapres Prabowo
Ahmad Muzani Sebut 22 Syarat untuk Dua Cawapres Prabowo

JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut dua calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto harus memenuhi 22 persyaratan sebelum pemilihan dan pelantikan pada 9 Desember 2026. MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen kedua kandidat.

Pemeriksaan itu menjadi tahap penting sebelum sidang paripurna mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Jadwal sidang mundur satu minggu dari rencana semula, sehingga nama dan berkas calon perlu disiapkan untuk agenda baru tersebut.

Muzani menyampaikan jumlah syarat itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Presiden akan menyerahkan dokumen persyaratan bersamaan dengan dua nama kandidat kepada MPR.

“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau nggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani.

Tim verifikasi periksa dokumen cawapres

Tim verifikasi akan mengurai persyaratan secara terperinci dan memeriksa kelengkapan setiap calon. Muzani menyebut dokumen ijazah termasuk berkas yang akan diperiksa.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem Lestari Moerdijat menjadi koordinator tim verifikasi. Habiburohman ditunjuk sebagai ketua tim, sedangkan sekretarisnya berasal dari PDI Perjuangan.

MPR juga membentuk panitia ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, yang dikenal sebagai Bambang Pacul. Panitia itu beranggotakan 36 orang dari fraksi dan kelompok DPD, serta memiliki dua wakil ketua.

Susunan kedua tim membagi tugas antara pemeriksaan berkas dan persiapan proses di MPR. Tim verifikasi meneliti kelengkapan persyaratan, sementara panitia ad hoc menangani persiapan terkait pengisian jabatan tersebut.

Bagi proses pemilihan, kelengkapan berkas menjadi perhatian langsung karena MPR harus memeriksa persyaratan dua kandidat sebelum sidang paripurna. Dokumen seperti ijazah masuk dalam pemeriksaan yang disebut Muzani, sementara rincian syarat akan diuraikan tim verifikasi.

Sidang paripurna diundur ke 9 Desember

MPR semula menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 2 Desember 2026. Jadwal itu kemudian diubah menjadi 9 Desember 2026, atau mundur satu minggu.

Muzani mengatakan perubahan jadwal berkaitan dengan agenda kenegaraan Presiden Prabowo dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dua kandidat. Presiden perlu berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh untuk meminta pertimbangan.

Dalam keterangannya mengenai rencana awal, Muzani menyebut sidang akan digelar pada 2 Desember. Ia kemudian menjelaskan Presiden mengusulkan tanggal baru melalui surat presiden.

“Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden diusulkan tanggal 9 Desember, harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur 1 minggu,” ujar Muzani.

Dengan jadwal baru itu, penyerahan dua nama beserta persyaratan menjadi bagian dari persiapan menuju sidang paripurna 9 Desember 2026.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →