JAKARTA — Sidang pemilihan wapres untuk mengisi jabatan yang kosong dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, setelah MPR menyetujui perubahan jadwal pada Senin (16/11/2026). Keputusan ini menggeser agenda yang sebelumnya direncanakan pada 2 Desember 2026.
Perubahan itu memberi Presiden Prabowo Subianto waktu tambahan untuk mengirim dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Nama-nama tersebut diperlukan sebelum sidang pemilihan dan pelantikan berlangsung.
Sidang pemilihan wapres dijadwalkan ulang
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Rapat membahas perubahan jadwal sidang untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden serta prosesi pelantikan wapres terpilih.
“Rapat gabungan membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Yang kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih. Dua (agenda) itulah yang kita bahas dalam rapat gabungan ini,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, rapat digelar setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo pada pagi hari. Surat itu menanggapi pemberitahuan MPR mengenai keputusan rapat gabungan pada 13 November, yang menetapkan sidang pemilihan dan pelantikan pada 2 Desember 2026.
Jadwal awal tersebut membuat Prabowo harus mengirim dua nama calon paling lambat 18 November. Muzani mengatakan aturan mengharuskan nama calon diterima selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang.
“Tanggal 2 Desember tersebut berarti mengharuskan presiden yang memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden yang akan segera dikirim ke MPR setidak-tidaknya menjadi tanggal 18 November,” kata Muzani.
Waktu tambahan untuk mengirim nama calon
Muzani menjelaskan, padatnya jadwal Presiden Prabowo membuat proses pengiriman nama masih memerlukan waktu. Prabowo juga perlu berbicara dengan partai pengusung sebelum mengajukan calon kepada MPR.
Rapat gabungan akhirnya menyepakati Rabu, 9 Desember 2026, sebagai tanggal sidang paripurna. Agenda itu mencakup pemilihan untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong, lalu pelantikan dan pengesahan wapres terpilih.
Bagi proses pengisian jabatan, perubahan ini berarti MPR menunggu nama calon dari presiden sebelum sidang. Tanggal pengiriman yang semula harus dipenuhi pada 18 November terkait dengan jadwal 2 Desember; setelah jadwal diubah, MPR menetapkan sidang pada 9 Desember.
“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Rapat juga menyepakati pelantikan wapres mengikuti semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. MPR membentuk tim ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, dengan dua wakil ketua dan 36 anggota dari seluruh fraksi serta kelompok DPD.
Koordinator tim verifikasi adalah Lestari Moerdijat. Ketua timnya Habiburokhman dari Gerindra, sedangkan Ahmad Basarah dari PDIP bertugas sebagai sekretaris.
Agenda berikutnya adalah pengiriman dua nama calon kepada MPR dan persiapan sidang pada 9 Desember. Muzani menyebut rapat gabungan telah menyepakati tanggal pelaksanaan tersebut.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah