Ahmad Muzani: UUD 1945 Tak Batasi Asal Dua Calon Wapres

JAKARTA — Ahmad Muzani menyatakan UUD 1945 tidak mengatur asal-usul dua calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ketua MPR RI itu menyampaikan penjelasan tersebut setelah rapat gabungan persiapan pengisian jabatan wakil presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Pernyataan itu menyoroti ruang yang dimiliki presiden dalam mengusulkan nama pengganti, sementara proses pengisian jabatan belum dimulai. MPR masih harus mengirimkan surat kepada presiden sebelum tahapan pengajuan dua calon berjalan.

UUD 1945 tidak menyebut asal calon

Muzani mengatakan konstitusi memberi kewenangan kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Namun, menurut dia, UUD 1945 tidak merinci dari mana calon tersebut harus berasal.

“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani.

Penjelasan itu muncul saat Muzani ditanya mengenai Undang-Undang MD3. Aturan tersebut mengatur persyaratan asal calon wakil presiden, termasuk ketentuan mengenai partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya.

Muzani tidak menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang MD3 diabaikan. Ia mengatakan presiden akan mempertimbangkan aturan yang berlaku saat menentukan nama untuk diajukan.

“Saya kira presiden mempertimbangkan itu,” ujar Ketua MPR RI tersebut.

Proses menunggu surat MPR

Bagi proses pergantian, perbedaan antara ketentuan konstitusi dan aturan lain menjadi bagian yang perlu diperhatikan saat presiden menyiapkan dua nama. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan calon, sedangkan MPR menjalankan tahapan setelah menerima pengajuan sesuai proses yang disampaikan Muzani.

Artinya, belum ada nama calon yang diumumkan dalam keterangan Muzani. Ia meminta publik menunggu sampai tahapan resmi dimulai, bukan berspekulasi mengenai asal atau latar belakang kandidat.

Ketua MPR itu menjelaskan proses baru berjalan setelah lembaganya mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo. Surat tersebut menjadi langkah berikutnya sebelum pengajuan dua nama calon wakil presiden berlangsung.

“Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” pungkasnya.

Setelah surat MPR dikirim, perhatian akan tertuju pada dua nama yang dipilih Presiden Prabowo serta pertimbangan aturan yang menyertai pengajuan tersebut.