Gibran Mundur ke MPR, Tiba di Istana Wapres

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11), lalu tiba di Istana Wakil Presiden sekitar pukul 12.26 WIB.

Keputusan itu membuka proses penentuan wakil presiden definitif jika pengunduran diri ditindaklanjuti. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat tersebut.

Gibran meninggalkan Kompleks Parlemen pada pukul 11.37 WIB setelah bertemu pimpinan MPR di Gedung Nusantara III. Setibanya di Istana Wapres, ia turun dari mobil hitam dan langsung menemui sejumlah relawan.

Gibran ajukan pengunduran diri ke MPR

Muzani menyebut pimpinan MPR akan membahas langkah lanjutan setelah menerima surat Gibran. Rapat pimpinan itu menjadi tahap awal sebelum MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta.

Muzani mengatakan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru. Proses itu membuat keputusan politik berikutnya bergantung pada pembahasan di lembaga tersebut.

Di Istana Wapres, relawan datang untuk menunjukkan dukungan terhadap keputusan Gibran. Perwakilan Rumah Gibran, Rubi, mengatakan para sukarelawan yang hadir berasal dari sejumlah daerah, termasuk Lampung, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Rubi menyebut relawan telah bertemu Gibran secara pribadi dan menerima arahan agar tetap tenang serta tidak melakukan tindakan apa pun. Ia menilai keputusan pengunduran diri sebagai langkah politik yang mereka dukung.

Proses hukum mendahului keputusan politik

Pengunduran diri Gibran muncul setelah perdebatan hukum mengenai dokumen pendidikannya dan kelayakannya sebagai wakil presiden. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran, meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikannya.

Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dinamika politik di DPR juga berkembang menjelang pengajuan surat ke MPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan hak menyatakan pendapat anggota DPR terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11).

Sebanyak 120 anggota DPR disebut telah mengusulkan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses pemakzulan. Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan selama 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi. Langkah itu berlangsung ketika proses hukum di MK dan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perhatian.

Rapat pimpinan MPR akan menentukan tindak lanjut surat tersebut. Muzani mengatakan, “Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR.”