JAKARTA — Kasus penyadapan Prabowo mendorong anggota Komisi III DPR Safaruddin meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto segera menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Bagi Safaruddin, pemeriksaan etik terhadap Listyo perlu didahulukan sebelum anggota Polri lain yang terseret perkara menjalani proses serupa. Ia juga menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu ditelusuri lebih jauh karena, menurutnya, perkara itu mungkin berkaitan dengan dugaan makar.
Kasus penyadapan Prabowo dan desakan sidang etik
Safaruddin, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus purnawirawan jenderal polisi, menyampaikan desakan tersebut dalam rapat bersama Kapolri. Ia meminta Suyudi segera membawa Listyo ke sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), mekanisme internal kepolisian untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik anggotanya.
Ia berpendapat perkara ini tidak cukup dilihat sebagai dugaan penyadapan ilegal. Safaruddin mengaitkannya dengan Pasal 160 KUHP baru, yang menurut penafsirannya dapat menjangkau tindakan persiapan untuk menyerang atau menjatuhkan presiden.
“Kalau saya mengacu dari pasal 160 KUHP yang baru, bahwa makar itu niat untuk melakukan serangan atau menjatuhkan presiden yang telah diwujudkan dengan persiapan,” kata Safaruddin.
Safaruddin menilai penyadapan terhadap kepala negara dapat masuk dalam dugaan persiapan itu, meski tidak melibatkan serangan fisik secara langsung. Pandangan tersebut merupakan penilaian Safaruddin dalam rapat, bukan kesimpulan hukum yang telah diputus pengadilan.
Polri menangani dugaan makar secara terpisah
Dalam rapat yang sama, Kapolri Suyudi menyebut Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Penyelidikan itu berjalan bersama penanganan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
Suyudi mengatakan penyelidik mendalami perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta menelusuri tugas dan aktivitas yang terkait. Langkah itu diperlukan untuk menguji ada atau tidaknya unsur pidana makar secara terpisah dari perkara penyadapan.
Perbedaan tahap penanganan penting bagi publik: desakan Safaruddin agar Listyo menjalani sidang etik belum berarti perkara etik telah dimulai atau dugaan makar sudah terbukti. Polri masih menyelidiki dugaan makar, sedangkan proses etik yang diminta anggota DPR merupakan mekanisme berbeda.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP