JAKARTA — Kasus penyadapan Prabowo mendorong anggota Komisi III DPR Safaruddin meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto segera menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Bagi Safaruddin, pemeriksaan etik terhadap Listyo perlu didahulukan sebelum anggota Polri lain yang terseret perkara menjalani proses serupa. Ia juga menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu ditelusuri lebih jauh karena, menurutnya, perkara itu mungkin berkaitan dengan dugaan makar.
Kasus penyadapan Prabowo dan desakan sidang etik
Safaruddin, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus purnawirawan jenderal polisi, menyampaikan desakan tersebut dalam rapat bersama Kapolri. Ia meminta Suyudi segera membawa Listyo ke sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), mekanisme internal kepolisian untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik anggotanya.
Ia berpendapat perkara ini tidak cukup dilihat sebagai dugaan penyadapan ilegal. Safaruddin mengaitkannya dengan Pasal 160 KUHP baru, yang menurut penafsirannya dapat menjangkau tindakan persiapan untuk menyerang atau menjatuhkan presiden.
“Kalau saya mengacu dari pasal 160 KUHP yang baru, bahwa makar itu niat untuk melakukan serangan atau menjatuhkan presiden yang telah diwujudkan dengan persiapan,” kata Safaruddin.
Safaruddin menilai penyadapan terhadap kepala negara dapat masuk dalam dugaan persiapan itu, meski tidak melibatkan serangan fisik secara langsung. Pandangan tersebut merupakan penilaian Safaruddin dalam rapat, bukan kesimpulan hukum yang telah diputus pengadilan.
Polri menangani dugaan makar secara terpisah
Dalam rapat yang sama, Kapolri Suyudi menyebut Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Penyelidikan itu berjalan bersama penanganan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
Suyudi mengatakan penyelidik mendalami perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta menelusuri tugas dan aktivitas yang terkait. Langkah itu diperlukan untuk menguji ada atau tidaknya unsur pidana makar secara terpisah dari perkara penyadapan.
Perbedaan tahap penanganan penting bagi publik: desakan Safaruddin agar Listyo menjalani sidang etik belum berarti perkara etik telah dimulai atau dugaan makar sudah terbukti. Polri masih menyelidiki dugaan makar, sedangkan proses etik yang diminta anggota DPR merupakan mekanisme berbeda.
Kapolri juga menyampaikan status penahanan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan. Menurut keterangan Suyudi, SU menjalani penahanan rumah setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan mulai ditahan pada 11 November 2026. Tiga tersangka lain, berinisial LSP, AS, dan EH, ditahan di Rutan Mako Brimob di Depok, Jawa Barat.
Suyudi menyebut penahanan LSP berlangsung sampai 23 November 2026, EH sampai 22 November 2026, dan AS sampai 21 November 2026. Status tersebut menunjukkan perkara telah memasuki tahap penanganan terhadap para tersangka, sementara dugaan makar masih didalami melalui penyelidikan.
Dugaan aktivitas lain diminta ikut ditelusuri
Safaruddin menyebut penyidik perlu memeriksa dugaan penggunaan media sosial, pembentukan posko, dan pengerahan massa untuk demonstrasi. Ia juga menyinggung posisi Listyo yang, menurut keterangannya, telah menjadi pembina salah satu perkumpulan organisasi.
Rincian itu menjadi bagian dari alasan Safaruddin meminta penyelidikan tidak berhenti pada dugaan penyadapan. Namun, setiap dugaan tersebut tetap perlu diuji oleh penyidik; pernyataan dalam rapat DPR tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pihak yang disebut.
Dampaknya bagi masyarakat bergantung pada hasil pemeriksaan: penanganan etik dapat menjelaskan pertanggungjawaban internal, sedangkan penyelidikan pidana menentukan apakah ada dasar membawa dugaan makar ke proses hukum. Kedua jalur itu juga menyangkut akuntabilitas kepolisian dalam mengusut dugaan penyadapan terhadap presiden.
Safaruddin menegaskan dugaan aktivitas yang perlu ditelusuri mencakup pengerahan massa dan pembentukan posko. “Dan itu bukan penyadapan saja, ada media sosial, mengondisikan, ada posko-posko yang dibentuk, ada massa yang digerakkan untuk unjuk rasa,” tuturnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP