Selasa, 17 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Rano Alfath Dorong Dasco Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Presiden

Rano Alfath Dorong Dasco Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Presiden
Rano Alfath Dorong Dasco Jadi Wapres, Keputusan di Tangan Presiden

JAKARTA — Moh. Rano Alfath menyebut Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden pengganti, dalam keterangan pada Senin (16/11/2026). Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, keputusan mengusulkan calon tetap berada pada Presiden.

Dukungan PKB tidak berarti partai akan mengajukan kader sendiri. Rano mengatakan partainya menyerahkan penentuan nama kepada pertimbangan Presiden, sehingga Dasco baru menjadi usulan pandangan PKB untuk dipertimbangkan.

Perdebatan soal pengganti Wakil Presiden berdampak pada susunan kepemimpinan nasional dan kelanjutan kerja pemerintahan. Dalam prosesnya, Presiden mengusulkan calon, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden sesuai mekanisme konstitusi.

Rano Alfath dukung Dasco jadi Wapres

Rano menjelaskan PKB menghormati kewenangan Presiden untuk menentukan calon yang akan diajukan. Ia menyatakan partainya tidak akan mencalonkan kader internal dan mengutamakan keberlanjutan pemerintahan serta kepentingan bangsa.

“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Rano.

Meski menyerahkan keputusan kepada Presiden, PKB tetap menyampaikan nama yang dinilai pantas. Rano menyebut Dasco sebagai figur yang dapat dipertimbangkan bila Presiden membuka ruang bagi partai untuk menyampaikan pandangan.

Dasco dikenal dalam konteks ini melalui perannya membuka ruang dialog dan mempertemukan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan. Rano tidak merinci contoh tertentu, tetapi menempatkan kemampuan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan PKB.

Mekanisme pengisian jabatan Wapres

Rano mendasarkan sikap PKB pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu menyebut MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih MPR. Dengan demikian, dukungan dari partai maupun kelompok masyarakat menjadi pandangan politik, sedangkan pengajuan nama tetap berada pada Presiden dan pemilihan dilakukan oleh MPR.

Sejumlah kelompok lain juga menyampaikan dukungan kepada Dasco pada Senin (16/11/2026). Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia menyatakan dukungan melalui Konsensus Masyarakat Sipil Indonesia.

Sekretaris Jenderal PB Pelajar Islam Indonesia Atqiya Fadhil Rahman meminta Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Dasco kepada MPR. Ia menyebut dukungan itu berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan, pengalaman kelembagaan, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik.

Dukungan juga datang dari relawan ABP. Ketua DPP Relawan ABP Supriyanto menyatakan Presiden memiliki kepercayaan penuh untuk menentukan calon, sementara kelompoknya menilai Dasco layak mendampingi Presiden.

Meski nama Dasco mendapat dukungan dari beberapa kelompok, proses konstitusional tetap menempatkan keputusan pengusulan pada Presiden. Rano menegaskan posisi PKB dalam proses itu: “Kami tidak akan mencalonkan kader internal.”

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →