JAKARTA — Tim Verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut proses pemilihan oleh Majelis sebagai praktik baru sejak reformasi, sehingga persiapannya perlu dimatangkan.
Pemeriksaan dokumen menjadi tahap awal sebelum MPR menggelar sidang pemilihan. Presiden dijadwalkan mengirimkan dua nama calon paling lambat 25 November 2026, sementara sidang paripurna pemilihan direncanakan pada 9 Desember 2026.
Tim ini dibentuk untuk memastikan berkas kedua calon memenuhi persyaratan dan benar. Aturannya tercantum dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Tugas Tim Verifikasi MPR dan susunan awalnya
Pasal 137 aturan tersebut menyebut tim bertugas memeriksa kelengkapan serta kebenaran dokumen persyaratan dua calon wakil presiden. Anggotanya paling banyak 5 persen dari Anggota MPR, dengan susunan yang mencerminkan Fraksi dan Kelompok DPD secara proporsional.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem menjadi koordinator tim. Habiburokhman dari Fraksi Partai Gerindra ditunjuk sebagai ketua.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan proses ini membutuhkan persiapan khusus karena pemilihan wakil presiden akan berlangsung melalui Majelis.
“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis, sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” kata Muzani, Senin (16/11/2026).
Proses verifikasi akan menentukan apakah dokumen yang diserahkan untuk kedua calon telah lengkap dan benar sebelum pemilihan. Bagi publik, tahap ini menjadi bagian penting dari pemeriksaan administratif dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Jadwal pemilihan menunggu nama dari Presiden
MPR membentuk tim karena pemilihan kali ini dilakukan oleh Majelis, menurut penjelasan Muzani. Setelah Presiden menyerahkan dua nama, tim dapat memeriksa berkas persyaratan sebelum agenda pemilihan berlangsung.
Jadwalnya memberi batas waktu yang jelas bagi tahapan berikutnya. Presiden harus mengirimkan dua nama calon paling lambat 25 November 2026, lalu MPR merencanakan sidang paripurna pemilihan pada 9 Desember 2026.
Dengan demikian, pemeriksaan dokumen berada di antara pengajuan nama dan sidang paripurna. Tahap itu membantu MPR menyiapkan proses pemilihan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam tata tertib.
Langkah berikutnya bergantung pada pengiriman dua nama oleh Presiden. Setelah nama diterima, Tim Verifikasi MPR akan menjalankan pemeriksaan berkas calon sebelum sidang pemilihan yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah