JAKARTA — KPK menyerahkan penanganan dugaan penyadapan terhadap lembaganya kepada Bareskrim Polri pada Senin (16/11), setelah nama KPK disebut masuk dalam sasaran penyadapan ilegal yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat lain.
Dampaknya, pengusutan dugaan penyadapan terhadap KPK berada di tangan aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara tersebut. KPK juga menyatakan akan menindak sendiri jika menemukan kebocoran informasi yang menyangkut perkara internalnya.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan lembaganya menghormati proses yang berjalan di aparat penegak hukum lain. “KPK tentu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh APH lain,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
KPK dan dugaan penyadapan
Taufik menyebut isu penyadapan yang berkembang di luar KPK sudah menjadi ranah aparat penegak hukum lain. Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menangani pengusutan.
Kasus penyadapan Presiden Prabowo telah menjerat empat jenderal polisi sebagai tersangka: Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Menurut keterangan Polri, dugaan penyadapan ilegal itu tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, serta lembaga seperti KPK juga disebut menjadi sasaran.
Perkara itu diduga mengarah ke makar. Namun, dugaan tersebut masih menjadi bagian dari pengusutan yang berjalan.
KPK sebut baru satu kebocoran terverifikasi
Isu penyadapan belakangan kerap dikaitkan dengan dugaan kebocoran informasi di KPK, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Taufik mengatakan banyak isu dan tudingan beredar, tetapi sejauh ini hanya satu peristiwa yang terverifikasi.
Peristiwa itu terkait pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Pegawai KPK Setya Budi Dias Oktavianto menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
“Sampai saat ini pun ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya,” ujar Taufik.
Ia mengatakan perkara pemerasan itu masih berproses dan penyidikannya mendekati akhir. Kasus tersebut segera dilimpahkan ke persidangan, kata Taufik.
Bagi masyarakat, perbedaan antara isu kebocoran dan perkara yang telah terverifikasi menentukan bagaimana informasi tentang proses hukum dipahami. KPK menyebut satu kasus yang sudah terkonfirmasi, sementara dugaan penyadapan terhadap lembaga itu ditangani Bareskrim.
Taufik menegaskan KPK akan menangani kebocoran bila informasi yang bocor menyangkut perkara di internal lembaga. “Tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” ucapnya.
Pengusutan dugaan penyadapan kini berjalan di aparat penegak hukum lain, sedangkan perkara pemerasan Bupati Pemalang mendekati pelimpahan ke persidangan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah