JAKARTA — Hery Susanto mengajukan banding atas vonis perkara suap tata kelola usaha pertambangan nikel, lalu jaksa Kejaksaan Agung menyusul pada Rabu, 11 November 2026. Kini kedua pihak menyiapkan langkah hukum lanjutan setelah mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia itu divonis 5 tahun penjara.
Banding membuka pemeriksaan perkara pada tahap berikutnya dan dapat memengaruhi putusan tentang hukuman serta pembayaran uang pengganti. Kejagung sedang menyiapkan memori banding dan kontra memori banding, sementara kuasa hukum Hery menilai putusan tidak mencerminkan seluruh fakta persidangan.
Jaksa siapkan memori banding Hery Susanto
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan jaksa penuntut umum mengajukan banding setelah Hery lebih dulu menempuh upaya hukum yang sama. Anang menyampaikan keterangan itu pada Senin, 16 November 2026.
“Dalam hal ini JPU sudah mengajukan upaya hukum banding hari rabu minggu kemarin dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” kata Anang.
Memori banding memuat alasan yang mendasari permohonan pemeriksaan ulang. Adapun kontra memori banding berisi tanggapan terhadap alasan banding pihak lain. Kedua dokumen itu disiapkan jaksa dalam perkara Hery.
Anang menyebut banding yang diajukan terdakwa merupakan hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ia juga mengatakan jaksa memiliki alasan sendiri untuk mengajukan banding.
“Silahkan itu hak terdakwa diatur dalam KUHAP,” ujar Anang. Ia mengatakan salah satu alasan jaksa ialah Hery mengajukan banding, sedangkan alasan lainnya akan diuraikan dalam memori dan kontra memori banding.
Kuasa hukum nilai putusan tak sesuai fakta persidangan
Kuasa hukum Hery, Alex Candra, mengatakan pihaknya mengajukan banding karena menilai sejumlah pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menurut Alex, ada pula fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan atau dimuat dalam putusan.
“Beberapa pertimbangan dalam putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan juga ada fakta fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam putusan,” ujar Alex pada Senin, 16 November 2026.
Perbedaan penilaian itu menjadi pokok keberatan pihak Hery. Jaksa juga akan memaparkan alasan bandingnya melalui dokumen yang sedang disiapkan. Pemeriksaan lanjutan akan menentukan bagaimana keberatan kedua pihak dinilai.
Vonis mencakup penjara, denda, dan uang pengganti
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pada Kamis, 5 November 2026. Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati membacakan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 300 juta terhadap Hery.
Hakim menyatakan Hery terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara suap terkait tata kelola usaha pertambangan nikel. Denda itu harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Majelis juga menetapkan uang pengganti sebesar Rp 3.875.000.000, atau Rp 3,87 miliar. Rumah Hery di Pulo Gebang Permai Blok B5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
Besaran uang pengganti dan rumah yang diperhitungkan dalam pembayaran menjadi bagian dari konsekuensi putusan bagi Hery. Namun, kedua pihak kini menempuh banding, sehingga keberatan jaksa dan terdakwa akan diproses melalui pemeriksaan lanjutan.
“Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding dan yang lainnya diungkap dalam memori dan kontra memori banding,” kata Anang.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah